Arifin mengatakan, pemerintah ingin agar barang bersubsidi itu tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat miskin meski saat ini penjualan masih dilakukan secara bebas.
Ia lantas mencontoh penyaluran pupuk bersubsidi yang menurutnya lebih tertib sehingga dapat lebih mudah dikontrol hingga sampai ke tangan penerima.
Arifin mengatakan, penerima pupuk bersubsidi rata-rata mencapai 16 juta penerima setiap tahunnya dengan 27 ribu penyalur. Sementara, konsumen LPG 3 Kg saat ini mencapai 60 juta orang dengan 245 ribu penyalur.
Seharusnya, kata Arifin, barang bersubsidi tidak boleh diperdagangkan bebas. Namun nyatanya saat ini, terdapat pengecer hingga kios yang ikut menjual LPG 3 Kg ke masyarakat. Alhasil, konsumen gas bersubsidi itu terus meningkat semetara pembeli gas non bersubsidi justru menyusut.
“Tahun 2019 dulu yang membeli LPG 12 kg (non subsidi) volumenya 900 ribu ton. Sekarang turun jadi 600 ribu ton. Mestinya kan naik,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Arifin, hal itu juga tidak lepas dari penyimpangan distribusi LPG 3 Kg yang terjadi selama ini.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) bekerja sama dalam mengungkap dugaan kebocoran distribusi elpiji 3 kg. Erick mengaku sudah menghubungi direksi dan komisaris Pertamina untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran tersebut.
“Nah itu yang mau kita berantas dan saya sudah meminta direksi pertamina melihat isu itu. Saya juga berharap, komisaris Pertamina bekerja sama dengan direksinya, tidak bekerja sendiri, kan mereka satu grup," ujar Erick.
Editor: Maruly Zainuddin
