Buktinya, Bank Dunia sejak lama telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, secara spesifik dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kerja sama tersebut sejak tahun 2016 untuk mengembangkan civil registration and vital statistics system (CRVS).
Terbaru, Delegasi Bank Dunia dipimpin oleh Practice Manager, Social Protection and Jobs, East Asia and Pacific Region, Yasser el-Gammal, menyambangi kantor Dirjen Dukcapil Kemendagri, Senin (20/2/2023).
Disambut Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Yasser el-Gammal mengatakan, tujuannya ke Indonesia khusus bertemu Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk memahami secara langsung pencapaian Ditjen Dukcapil terutama untuk pelayanan adminduk yang inklusif serta pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan bantuan sosial.
"Kami ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana Dukcapil dapat memberikan pelayanan adminduk yang inklusif, serta bagaimana implementasi untuk keamanan data," kata Yasser, dikutip dari rilis resmi Kemendagri.
Yasser el-Gammal dan Tim The Wold Bank pun mengaku terkesan dan mengapresiasi pencapaian Dukcapil dan menawarkan untuk membuka kesempatan _knowledge sharing_ dengan negara-negara lainnya di bidang Adminduk, termasuk mengundang negara lain untuk datang ke Indonesia untuk belajar dari Dukcapil.
Yasser pun memuji usaha transformasi dan simplifikasi dokumen kependudukan di Indonesia.
"Kemudian berlanjut simplifikasi proses pencetakan dokumen, dan transformasi dimulai dengan menerapkan tanda tangan elektronik."
Sementara Dirjen Dukcapil Zudan memaparkan data demografis Indonesia per Desember 2022 adalah 277 juta jiwa, dengan pencapaian perekaman KTP-el sebanyak 199.7 juta. Selain itu sebanyak 5.376 perjanjian kerja sama (PKS) telah ditandatangani dengan lembaga pengguna data kependudukan Dukcapil.
"Data kependudukan telah dimanfaatkan unttuk verifikasi pemberian bantuan pertanian seperti benih dan pupuk, BPJS Kesehatan, pemberian vaksin, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), beasiswa pendidikan, sertifikat tanah, serta untuk bidang perbankan, listrik, keuangan dan pelayanan pihak swasta," papar Zudan.
Dengan 5.376 lembaga pengguna, total hit untuk verifikasi dan pemanfaatan data sampai dengan Desember 2022 mencapai lebih dari 10 miliar akses NIK. "Saat ini Dukcapil sudah mulai masuk ke dalam pemanfaatan Face Recognition. Dan, Dukcapil telah menginisiasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diharapkan dapat memfasilitasi single sign on dan pelayanan pemerintah yang digital," jelas Dirjen Zudan.
Editor: Rusdianto