“Dari beberapa pembahasan yang sudah dilakukan, provinsi lain penghasil kelapa sawit sudah sepakat untuk mengusulkan hal ini ke pusat, lewat Menteri Keuangan. Ada juga beberapa komponen lain yang disampaikan,” ucap Ismiati.
Ia membeberkan sejauh ini dana transfer yang diberikan pusat ke daerah, tidak memasukkan komponen bagi hasil perkebunan kelapa sawit, maupun hasil perkebunan lainnya. Namun dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 ini, ditegaskan pemerintah pusat boleh mengusulkan DBH lainnya.
“Semoga usulan ini bisa memperkuat kondisi fiskal di sebuah daerah. Juga jadi sumber perputaran roda ekonomi baru,” sambungnya.
Penulis: */Permata S Rahayu
Editor: Supiansyah
“Dari beberapa pembahasan yang sudah dilakukan, provinsi lain penghasil kelapa sawit sudah sepakat untuk mengusulkan hal ini ke pusat, lewat Menteri Keuangan. Ada juga beberapa komponen lain yang disampaikan,” ucap Ismiati.
Ia membeberkan sejauh ini dana transfer yang diberikan pusat ke daerah, tidak memasukkan komponen bagi hasil perkebunan kelapa sawit, maupun hasil perkebunan lainnya. Namun dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 ini, ditegaskan pemerintah pusat boleh mengusulkan DBH lainnya.
“Semoga usulan ini bisa memperkuat kondisi fiskal di sebuah daerah. Juga jadi sumber perputaran roda ekonomi baru,” sambungnya.
Penulis: */Permata S Rahayu
Editor: Supiansyah