Adapun jika ditambah dengan tagihan kompensasi 2021 yang belum dibayar sebesar Rp 108,4 triliun, maka kebutuhan tambahan anggaran subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp 324,5 triliun. "Kendati demikian, kami mengajukan Rp 275 triliun saja," kata Sri dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (19/5) seperti dikutip dari Republika.
Sri mengatakan, pemerintah akan melakukan carry over atau membayar sisa kompensasi di tahun anggaran berikutnya. Menurut Sri, dengan penambahan anggaran subsidi energi dan kompensasi, pemerintah bisa menahan harga Pertalite tetap sebesar Rp 7.650 per liter. “Pertalite dalam hal ini tidak diubah harganya,” katanya.
Terkait anggaran kompensasi, Sri memerinci tambahan pagu sebesar Rp 216,1 triliun terdiri atas tambahan kompensasi BBM sebesar Rp 194,7 triliun dan kompensasi listrik sebesar Rp 21,4 triliun. “Untuk anggaran kompensasi meledak tinggi karena barang-barang tadinya tidak diatur juga tidak dinaikkan,” ucapnya.
Sri menjelaskan, pemerintah dalam APBN 2022 dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar 63 per barel dolar AS, tidak memberikan kompensasi terhadap harga Pertalite, melainkan hanya solar. Namun, dalam usulan ICP 100 dolar AS per barel, kata Sri, pemerintah memberikan kompensasi Pertalite sebesar Rp 114,7 triliun dan solar sebesar Rp 98,5 triliun.
"Kalau masyarakat kemarin dengan mobil menggunakan Pertalite, itu ada bagian yang harus dibayar pemerintah ke Pertamina dalam bentuk kompensasi Rp 114,7 triliun kalau harga minyak terus menerus di atas 100 dolar AS,” jelasnya.
Sri dalam rapat tersebut juga memastikan pemerintah tak akan menaikkan tarif dasar listrik subsidi. Sebab, pemerintah akan menambah kompensasi listrik sebesar Rp 21,4 triliun.
"Solar juga meledak ke Rp 98,5 triliun dan listrik juga Rp 21,4 triliun. Jadi anggaran kompensasi akan melonjak seperti yang tadi disampaikan, naik dari Rp 18,5 triliun menjadi Rp 234,6 triliun atau meningkat Rp 216,1 triliun," ungkapnya.
Sri mengusulkan tambahan anggaran subsidi energi ke Badan Anggaran (Banggar) DPR sebesar Rp 74,9 triliun di dalam APBN 2022. Hal ini karena meningkatnya harga minyak dunia yang juga makin jauh dari asumsi harga minyak mentah pada tahun ini.
Menkeu memerinci, tambahan subsidi energi BBM dan elpiji 3 kg mencapai Rp 71,8 triliun menjadi Rp 208,9 triliun. Sementara, tambahan subsidi listrik sebesar Rp 3,1 triliun menjadi Rp 59,6 triliun. Di dalam APBN 2022, anggaran subsidi energi ditetapkan sebesar Rp 134 triliun, terdiri atas subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 77,5 triliun dan listrik sebesar Rp 56,5 triliun.
Sri menekankan, harga keekonomian BBM jauh lebih tinggi dari harga jual saat ini akibat meningkatnya harga komoditas. “Harga keekonomian dari BBM kita mengalami perubahan sangat tinggi,” ujarnya.
Dengan asumsi ICP per April yang sebesar Rp 102,5 dolar AS per barel, harga keekonomian BBM jenis Pertalite disebut mencapai Rp 12.556 per liter. Adapun harga keekonomian SolarRp 12.119 per liter dari harga jual Rp 5.150 per liter dan elpiji sudah mencapai Rp 19.579 per kg dari harga jual 4.250 per kg. “Maka tidak heran arus kas Pertamina sejak Januari 2022 konstan negatif," tegas Sri.
Sumber: Republika.co.id
