KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Berapa kebutuhan pemukiman ideal bagi sekitar 1,5 juta lebih pegawai pemerintah pusat bila Ibu Kota Negara (IKN) benar ditetapkan di Kaltim? Hal itulah yang juga menjadi perhatian pengusaha real estate di tengah kondisi sulitnya memasarkan properti saat ini.
Tak hanya developer yang menawarkan hunian di segmen menengah dan mewah, untuk segmen bawah yang menawarkan rumah murah bersubsidi juga tidak dalam kondisi yang baik.
Meski begitu, asa agar bisnis perumahan di Kaltim kembali bergairah terdukung dengan posisinya yang bakal ditetapkan sebagai IKN baru. Hal itu juga yang dirasakan DPD Real Estate Indonesia (REI) Kaltim.
Ketua DPD REI Kaltim Bagus Susetyo meyakini semua lini termasuk pasar properti terimbas positif bila benar bumi etam dipilih menjadi IKN pengganti Jakarta.
Mengingat bakal terjadi perpindahan sekitar 2 juta orang yang terdiri dari pegawai pemerintah pusat, pekerja konstruksi dan infrastruktur serta unsur lainnya. Jumlah itu bisa terus bertambah bila roda pemerintahan pusat berjalan.
“Akan ada lebih dari 1,5 juta perumahan yang dibutuhkan untuk mengakomodir hunian bagi perpindahan penduduk itu dan angka itu terus begerak naik,” ucap Bagus, Senin kemarin (12/8/2019).
Dirinya juga tak mempermasalahkan lokasi pemukiman yang ditetapkan karena pemilihan lahan pasti telah melalui proses survei dan analisa panjang oleh pemerintah pusat. Meski diprediksi hunian untuk warga baru itu dibagi per daerah, segmen dan jenisnya.
Misalnya untuk pejabat teknis kemungkinan berada dekat dengan perkantoran pemerintahan pusat. Jenis dan ukuran huniannyapun menyesuaikan. Begitu juga dengan hunian yang berada di level menengah ke bawah.
“Paling penting, adalah kesepakatan tentang aspek pembayaran antara pemerintah dengan developer. Baik sistem penjualan dan angsurannya,” ucapnya.
Hal itu menjadi penting karena terkait pengadaan hunian skala massif ini dipastikan menelan anggaran terbesar dari sektor swasta atau hampir 80 persen. Maka ia pun mengingatkan agar tidak terpaku pada jumlah hunian dan keuntungan.
“Saat ini saja, masih banyak masyarakat yang gagal dalam pelunasan angsuran rumah di semua level hunian termasuk perumahan murah,” sebutnya.
Selain itu ia juga berharap fasilitas pendukung turut diperkuat oleh pemerintah sesegera mungkin mulai dari pemenuhan air bersih, asupan listrik yang ideal tanpa byarpet, sistem drainase yang baik, hingga pemetaan fasilitas seperti jalan raya yang mendukung alur operasional.
“Mungkin secara kapasitas bisa dipilah. Misalnya untuk hunian mewah berukuran besar, bisa oleh pengembang nasional. Sedangkan untuk menengah ke bawah dimediasi oleh pemerintah daerah, bisalah menjadi proyek kontraktor lokal,” tandasnya. (*)
Penulis : */Adhi Abdhian
Meski begitu, asa agar bisnis perumahan di Kaltim kembali bergairah terdukung dengan posisinya yang bakal ditetapkan sebagai IKN baru. Hal itu juga yang dirasakan DPD Real Estate Indonesia (REI) Kaltim.
Ketua DPD REI Kaltim Bagus Susetyo meyakini semua lini termasuk pasar properti terimbas positif bila benar bumi etam dipilih menjadi IKN pengganti Jakarta.
Mengingat bakal terjadi perpindahan sekitar 2 juta orang yang terdiri dari pegawai pemerintah pusat, pekerja konstruksi dan infrastruktur serta unsur lainnya. Jumlah itu bisa terus bertambah bila roda pemerintahan pusat berjalan.
“Akan ada lebih dari 1,5 juta perumahan yang dibutuhkan untuk mengakomodir hunian bagi perpindahan penduduk itu dan angka itu terus begerak naik,” ucap Bagus, Senin kemarin (12/8/2019).
Dirinya juga tak mempermasalahkan lokasi pemukiman yang ditetapkan karena pemilihan lahan pasti telah melalui proses survei dan analisa panjang oleh pemerintah pusat. Meski diprediksi hunian untuk warga baru itu dibagi per daerah, segmen dan jenisnya.
Misalnya untuk pejabat teknis kemungkinan berada dekat dengan perkantoran pemerintahan pusat. Jenis dan ukuran huniannyapun menyesuaikan. Begitu juga dengan hunian yang berada di level menengah ke bawah.
“Paling penting, adalah kesepakatan tentang aspek pembayaran antara pemerintah dengan developer. Baik sistem penjualan dan angsurannya,” ucapnya.
Hal itu menjadi penting karena terkait pengadaan hunian skala massif ini dipastikan menelan anggaran terbesar dari sektor swasta atau hampir 80 persen. Maka ia pun mengingatkan agar tidak terpaku pada jumlah hunian dan keuntungan.
“Saat ini saja, masih banyak masyarakat yang gagal dalam pelunasan angsuran rumah di semua level hunian termasuk perumahan murah,” sebutnya.
Selain itu ia juga berharap fasilitas pendukung turut diperkuat oleh pemerintah sesegera mungkin mulai dari pemenuhan air bersih, asupan listrik yang ideal tanpa byarpet, sistem drainase yang baik, hingga pemetaan fasilitas seperti jalan raya yang mendukung alur operasional.
“Mungkin secara kapasitas bisa dipilah. Misalnya untuk hunian mewah berukuran besar, bisa oleh pengembang nasional. Sedangkan untuk menengah ke bawah dimediasi oleh pemerintah daerah, bisalah menjadi proyek kontraktor lokal,” tandasnya. (*)
Penulis : */Adhi Abdhian
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
193 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR
11 Okt 2026, 10:30:20 WIB • Kedalaman 10 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Minggu, 11 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.40
Dzuhur
12.02
Ashar
15.12
Maghrib
18.05
Isya
19.14
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
