Forum
ini berperan sebagai wadah diskusi strategis bagi berbagai perangkat
daerah untuk menyelaraskan rencana kerja serta merespons aspirasi yang
telah dihimpun melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat kecamatan.
Asisten
III bidang Administrasi dan Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai
Kartanegara (Kukar), Dafip Haryanto mengatakan salah satu tujuan utama
dari forum lintas OPD ini adalah untuk mengcrosscheck program kegiatan
yang telah dirancang oleh masing-masing perangkat daerah.
“Forum
ini memastikan bahwa setiap program yang telah dirumuskan dalam rencana
awal Renja (Rencana Kerja) 2026 dapat selaras dengan kebutuhan
masyarakat dan prioritas pembangunan daerah,” tuturnya.
Selain
itu, forum ini juga berfungsi untuk membangun kolaborasi lintas OPD,
mengingat banyak program yang saling beririsan. Misalnya, dalam kegiatan
kali ini terdapat empat OPD yang memiliki keterkaitan erat seperti
Dinas Sosial berperan dalam penyediaan data melalui Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), bertanggung jawab
atas program quick win yang berkaitan dengan rumah penitipan anak.
Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), berfokus pada
perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak. Dinas Kesehatan
berperan dalam mendukung berbagai program terkait kesehatan masyarakat.
“Melalui forum
ini, diharapkan apabila suatu program tidak dapat diakomodasi oleh satu
OPD, maka OPD lain yang memiliki kewenangan atau program terkait dapat
mengambil alih atau berkolaborasi untuk merealisasikan program
tersebut,” tuturnya.
Selain
melibatkan OPD, forum ini juga mengundang berbagai lembaga
kemasyarakatan dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan masukan
terhadap program kegiatan yang akan dirancang.
“Partisipasi
aktif dari berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkaya perencanaan
program sehingga lebih inklusif dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Adv)