Berangkat dari inilah, Pjs Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bambang Arwanto meminta pihak perusahaan khususnya sektor pertambangan batu bara yang beroperasi di wilayah Kukar berkontribusi dalam pembangunan fasilitas publik berupa rest area di kawasan Kampung Kopi Luwak, Desa Prangat, Kecamatan Marangkayu yang merupakan jalur poros Samarinda-Bontang.
“Pembangunan rest area tersebut adalah challenge (tantangan, Red) dari Bapak Pj Gubernur kepada perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Kukar,” kata Bambang kepada korankaltim.com, Minggu (3/11/2024).
Bambang menyatakan, Pemkab Kukar tentu sepakat dengan hal ini karena bertujuan untuk mempromosikan Kampung Kopi Luwak di Desa Prangat. Adanya rest area diyakini dapat memicu geliat ekonomi masyarakat.
Pembangunan rest area ini akan dibiayai oleh pihak perusahaan batu bara yang tergabung dalam Forum Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pertambangan Provinsi Kaltim. Pihaknya mengapresiasi sudah ada beberapa perusahaan telah menyatakan komitmen mereka untuk mendanai dan merealisasikan rencana ini.
"Alhamdulillah direspon dengan baik, pihak Forum PPM Pertambangan Provinsi Kaltim bersedia untuk pembangunan rest area yang representatif,” ungkap Kadis ESDM Kaltim ini.
Setelah proyek fasilitas tersebut selesai, maka lanjut Bambang, pengelolaannya akan diserahkan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat. Diharapkan nantinya akan dijadikan tempat untuk menampung pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat guna pengembangan usaha ekonomi kerakyatan.
Proyek ini diharapkan bisa menumbuhkan pelaku UMKM di sekitar Desa Prangat, terutama para pelaku usaha kopi,” terangnya.
Ia juga berharap rest area ini menjadi tempat istirahat yang representatif bagi pengendara yang melakukan perjalanan jauh. Jika mengandalkan masjid untuk beristirahat tidak akan maksimal karena kebanyakan diantaranya dikunci. Disamping itu juga dengan terealiasinya proyek ini maka sekaligus menjadi pilot project untuk kegiatan PPM dimasa mendatang.
“Jadi yang membangun itu forum PPM kemudian nanti diserahkan ke BUMDes untuk dikelola, pembangunannya ini tanpa dana APBD dari pemerintah,” demikian Bambang. (Adv)