Dari LKPj yang dipaparkan, diketahui bahwa jalannya pemerintahan berlangsung cukup positif yakni dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan cukup baik. Dengan rinciannya yaitu pendapatan daerah, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp7,7 triliun atau tercapai sebesar 85,68 persen dari target sebesar Rp9,88 triliun. Belanja daerah, terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Belanja daerah pada tahun 2023 terealisasikan sebesar Rp 10,1 triliun atau mencapai 86,45 persen dari target sebesar Rp11,7 triliun. Pembiayaan daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto terealisasikan sebesar Rp2,7 triliun atau mencapai 99,99 persen.
Adapun gambaran capaian indikator kinerja makro daerah tahun 2023 menggambarkan keberhasilan pemerintahan daerah secara umum, capaian ini dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, DPRD serta kolaborasi pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan daerah.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 sebesar 75,95 persen. "Mengalami laju perubahan positif 0,85 persen dari tahun sebelumnya, perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat tiap tahunnya," sebut Sunggono.
Kemudian angka kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 7,61 persen mengalami penurunan positif sebesar 4,397 persen dari tahun sebelumnya. "Isu kemiskinan menjadi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan daerah, hal tersebut diindikasi dari beragamnya program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah meluncurkan inovasi Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK) sebagai upaya memudahkan kolaborasi dengan stake holder pemangku kepentingan dalam percepatan penanganan kemiskinan," tegasnya. (Adv)
Editor: Maruly Z