Kabupaten Kukar menjadi satu-satu daerah di Pulau Kalimantan yang menerima penghargaan Paritrana Award 2023. "Alhamdulillan Kukar kembali meraih pengahargaan bergengsi tingkat nasional, kali ini kita mendapatkan Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan," ucap Rendi Solihin.
Rendi Solihin menjelaskan, penghargaan Paritrana Award tersebut bukti komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja rentan di Kukar. Terdapat sedikitnya 52 ribu pekerja rentan, atau yang berasal dari keluarga pra sejahtera telah mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Rendi menjelaskan bahwa Pemkab Kukar secara konsisten memberikan bantuan perlindungan tersebut secara beragam mulai dari Rp40 juta hingga Rp100 juta. "Pemkab Kukar telah konsisten sejak 2021 hingga saat ini, artinya di daerah kami tidak hanya ASN (Aparatur Sipil Negara) dan karyawan perusahaan saja yang mendapatkan perlindungan, tapi buruh, nelayan hingga petani juga dapat," jelas Rendi.
Politisi dari PDI Perjuangan itu menambahkan, ke depan Pemkab Kukar akan terus meningkatkan program ini dan juga mensosialisasikan, mengawal program ini untuk membangun kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, serta memperluas cakupan kepersertaan melalui dukungan semua pihak. "Insyaallah kita akan terus lanjutkan di 2024 hingga ke desa-desa," pungkasnya. (Adv)
Editor: Maruly Zainuddin
Kabupaten Kukar menjadi satu-satu daerah di Pulau Kalimantan yang menerima penghargaan Paritrana Award 2023. "Alhamdulillan Kukar kembali meraih pengahargaan bergengsi tingkat nasional, kali ini kita mendapatkan Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan," ucap Rendi Solihin.
Rendi Solihin menjelaskan, penghargaan Paritrana Award tersebut bukti komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja rentan di Kukar. Terdapat sedikitnya 52 ribu pekerja rentan, atau yang berasal dari keluarga pra sejahtera telah mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Rendi menjelaskan bahwa Pemkab Kukar secara konsisten memberikan bantuan perlindungan tersebut secara beragam mulai dari Rp40 juta hingga Rp100 juta. "Pemkab Kukar telah konsisten sejak 2021 hingga saat ini, artinya di daerah kami tidak hanya ASN (Aparatur Sipil Negara) dan karyawan perusahaan saja yang mendapatkan perlindungan, tapi buruh, nelayan hingga petani juga dapat," jelas Rendi.
Politisi dari PDI Perjuangan itu menambahkan, ke depan Pemkab Kukar akan terus meningkatkan program ini dan juga mensosialisasikan, mengawal program ini untuk membangun kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, serta memperluas cakupan kepersertaan melalui dukungan semua pihak. "Insyaallah kita akan terus lanjutkan di 2024 hingga ke desa-desa," pungkasnya. (Adv)