Pada Rakornas ini, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meraih dua penghargaan tingkat nasional sekaligus, yakni Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten terbaik 2023 dan Program Unggulan P2DD Kabupaten Terbaik 'Si Pajol Betijak '.
"Tahun ini dua penghargaan dan kebetulan kita Bapenda yang pertamakali mendapatkan. Pertama, TP2DD Kabupaten Terbaik 2023 untuk wilayah Kalimantan, dan kedua yaitu program unggulan inovasi Si Pajol Betijak (Sistem Pajak Online Bangun Tidur Etam Bisa Banyak Pajak), ini program unggulan inovasi terobosan dari Bapenda, Si Pajol Betijak ini sudah ada sejak 2020," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Bahari Joko Susilo (BJS) kepada korankaltim.com, Rabu (4/10/2023).
BJS mengungkapkan, penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan dengan turut dihadiri secara daring oleh Wakil Presiden. Rakornas sekaligus pemberian penghargaan kepada daerah-daerah yang mendukung percepatan digitalisasi ini merupakan acara rutin dari Satgas P2DD yang langsung dibawah komando Presiden serta dilaksanakan oleh Menko Perekonomian.
"Tujuannya men-digitalisasi transaksi keuangan di daerah termasuk bayar pajak harus digitalisasi, kalau di kabupaten TP2DD diketuai oleh Bupati, harapannya dengan penghargaan ini semua transaksi digital ini di semua sektor perdagangan, jadi tercipta komunitas digitalisasi di semua perangkat itu mengarah ke digitalisasi. Jadi tidak ada lagi yang tunai, baik pemerintah ke pemerintah, masyarakat ke pemerintah maupun antar masyarakat ke masyarakat, itu semuanya digitalisasi," tegasnya.
Untuk diketahui, penghargaan TP2DD ini diberikan oleh Satgas P2DD kepada 15 Pemda Penerima Penghargaan TP2DD Terbaik, Pemda penerima penghargaan Program Unggulan terbaik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari 5 wilayah yaitu Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusampua.
Sementara untuk BPD (Bank Pembangunan Daerah) terbaik diberikan kepada Bank DKI, yang dinilai paling mendukung kebijakan P2DD tahun 2023 serta untuk Produk Unggulan Terbaik tingkat provinsi, kabupaten, kota diraih oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tujuan diberikan penghargaan TP2DD terbaik ini adalah untuk meningkatkan kinerja masing-masing TP2DD untuk mencapai digitalisasi transaksi Pemerintahan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran daerah.
Beberapa kriteria penilaian pada tahun 2023 ini adalah aspek proses berupa Rapat Koordinasi, Peningkatan Kapasitas Petugas dan Peningkatan Literasi Masyarakat, aspek output berupa capaian indeks ETPD 2022, Indeks SPBE terakhir, capaian roadmap dan Rencana aksi 2022 serta rekomendasi/kebijakan/regulasi dan yang terakhir aspek outcome penerimaan pajak dan retribusi daerah nontunai dan transaksi belanja daerah secara non tunai.
Rakornas ini menindaklanjuti amanat yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), serta pasal 8 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Satgas P2DD.
Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin mengatakan pada kesempatan itu, mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.
“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6 persen. Pemerintah optimis target tahun ini 75 persen bisa dicapai,” urai Menko Perekonomian.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2 persen. (adv)
Editor: Maruly Zainuddin