Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, inisiatif Raperda sarang burung walet ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
Pada aturan tersebut disebutkan bahwa kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal tata kelola atas pengaturan dan pengelolaan sarang burung walet khusus hanya pada sarang rumah dan gedung kategori risiko menengah rendah.
"Dimana diketahui saat ini telah banyak sarang burung walet yang tumbuh ditengah-tengah pemukiman, sehingga perlu bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur keberadaan sarang burung walet ini dalam upaya meningkatan mutu dan kualitas sarang burung walet tersebut sehingga mampu bersaing dengan pengusaha luar," kata Taufik saat dikonfirmasi korankaltim.com, Senin (17/10/2022). (Adv)
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
Asisten I Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, inisiatif Raperda sarang burung walet ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
Pada aturan tersebut disebutkan bahwa kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal tata kelola atas pengaturan dan pengelolaan sarang burung walet khusus hanya pada sarang rumah dan gedung kategori risiko menengah rendah.
"Dimana diketahui saat ini telah banyak sarang burung walet yang tumbuh ditengah-tengah pemukiman, sehingga perlu bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur keberadaan sarang burung walet ini dalam upaya meningkatan mutu dan kualitas sarang burung walet tersebut sehingga mampu bersaing dengan pengusaha luar," kata Taufik saat dikonfirmasi korankaltim.com, Senin (17/10/2022). (Adv)
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur