"DTKS itu sebagai dasar kita menyalurkan bantuan dari Kementerian melalui APBN. Dari hasil kunjungan kawan-kawan Dinsos Tabalong kemarin mereka itu lebih teknis kerjanya yakni dengan melakukan DTKS lokal," kata Hamly kepada korankaltim.com, Senin (17/10/2022).
Menurut Hamly, apa yang telah dilakukan Dinsos Tabalong ini sangat bagus diimplementasikan di Kukar mengingat DTKS yang dari Kementerian untuk di Kutai Kartanegara masih banyak yang perlu diverifikasi dan validasi langsung di lapangan.
"DTKS yang ada itu masih banyak yang perlu kita verivali kemarin itu karena tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah untuk DTKS lokal Dinsos Tabalong ini mereka cukup bagus dan itu bisa diakomodir dari APBD daerah, jadi untuk SK-nya bisa disahkan melalui bupati. Jika kita bisa mencontoh seperti itu pasti upaya kita dalam penurunan angka pra sejahtera di Kukar akan semakin cepat lagi," tegasnya. (Adv)
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Maruly Zainuddin