Maksimalkan Pendapatan, Bapenda Kutai Kartanegara Kolaborasi DPMPD Inisiasi Perbup Dana Bagi Hasil Desa

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Kartanegara melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kukar, Kamis (13/10/2022) di Ruang Rapat Kantor Bapenda Kukar, Tenggarong untuk merumuskan Peraturan Bupati (Perbup) terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Desa.

"Upaya ini dilakukan melibatkan peranan desa dan mengoptimalkan pendapatan desa, karena pajak daerah nanti akan di kembalikan ke desa lagi. Aturannya, 10 persen akan kembali ke desa, pada tahun 2023 target kami Rp130 miliar. Tapi nanti kalau desa targetnya bisa mencapai lebih, maka 10 persen dikembalikan ke desa. Dan bisa jadi lebih dan nanti setiap desa nanti bisa beda-beda sesuai dengan kinerja desa di dalam mengoptimalkan pendapatan desa," kata Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo (BJS) dikonfirmasi Korankaltim.com, Jumat (14/10/2022).

Diskusi dengan DPMPD ini untuk merumuskan Perbup terkait dengan dana bagi hasil desa termasuk itu nanti yang akan disasar adalah pajak sarang burung walet.

"Sarang burung walet termasuk yang akan kita bagi hasilkan 100 persen ke desa, ini sudah kita konsep ada minimal dua yaitu PBB-P2 dan yang kedua ada pajak sarang burung walet itu akan kita kembalikan 100 persen ke desa. Kalau desa mendapatkan Rp 100 juta, maka Rp 100 juta itu akan kita kembalikan ke desa," ungkapnya.

Di Kutai Kartanegara ada 11 pajak dan ini semuanya ada di desa, tiap desa rata-rata anggap saja Rp100 juta, semuanya itu akan kembali.

"Contohnya di Desa Buana Jaya itu ternyata PBB-P2 sekitar Rp70 juta, tapi ternyata mereka baru bisa mencapai Rp14 juta. Rp14 juta itu kami kembalikan semuanya. Rancangan Perbup nya akan seperti itu. Dan jika nanti ada desa ternyata mampu Rp200 juta kita kembalikan semuanya itu. Konsepnya seperti itu. Dari desa kembali ke desa. Kami cuma mengatur regulasi, kami cuma bagaiamana memungutnya. Makanya kita minta peranan desa bagaimana pembangunan untuk masyarakat juga dan masyarakat kita paling banyak di desa," papar BJS.

Dikatakannya kalau Perbup nya selesai, selanjutnya akan disosialisasikan, ada tambahan lagi ketika ada desa -desa yang mampu mempunyai kinerja bagus , desa yang patuh taat pajak. Jadi ada usulan dari DPMPD dikasih reward berupa BKD (bantuan keuangan desa) tadi usulannya Rp 1 miliar, jadi ada 10 desa minimal ada yang mendapatkan reward itu, satu desa dihadiahi Rp 100 juta bagi yang taat pajak.

"Ini baru rancangan, semoga saja disetujui oleh Bupati. InsyaAllah hal semacam ini bagaimana meningkatkan perangkat desa, saya pikir bapak Bupati selalu respon baik," pungkas BJS dengan nada optimis. (Adv)

Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur

Maksimalkan Pendapatan, Bapenda Kutai Kartanegara Kolaborasi DPMPD Inisiasi Perbup Dana Bagi Hasil Desa

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini