"Bapenda sebagai koordinator dari retribusi pendapatan, jadi ada beberapa OPD misalnya pajak parkir itu Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindag itu ada beberapa retribusi yang terkait masalah ini dan kami mengkoordinir pendapatan,, kami juga menginisiasi untuk mengadakan rapat koordinasi setiap triwulan terkait berapa pendapatan yang didapat," kata Jafar kepada korankaltim.com, Rabu (12/10/2022).
Selain menjadi koordinator, Bapenda Kukar juga rutin turun ke lapangan tepatnya di beberapa obyek-obyek pajak yang menjadi wewenang OPD terkait dalam menyerap pundi-pundi PAD.
"Untuk masalah pendapatannya kami dari Bapenda turun langsung ke lapangan terkait masalah mencoba menghitungkan pendapatannya berapa, kami turun ke lokasi lapangan untuk melihat kondisi idealnya, hal ini diharapkan agar OPD ini jangan taunya belanja saja, harus ada target pendapatannya juga," jelas Jafar.
"Ini tidak semua OPD, tapi hanya beberapa OPD terkait saja, ada 14 kalau ga salah itu yang diberikan wewenang untuk pengelolaan retribusinya," tutup Jafar. (Adv)
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
"Bapenda sebagai koordinator dari retribusi pendapatan, jadi ada beberapa OPD misalnya pajak parkir itu Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindag itu ada beberapa retribusi yang terkait masalah ini dan kami mengkoordinir pendapatan,, kami juga menginisiasi untuk mengadakan rapat koordinasi setiap triwulan terkait berapa pendapatan yang didapat," kata Jafar kepada korankaltim.com, Rabu (12/10/2022).
Selain menjadi koordinator, Bapenda Kukar juga rutin turun ke lapangan tepatnya di beberapa obyek-obyek pajak yang menjadi wewenang OPD terkait dalam menyerap pundi-pundi PAD.
"Untuk masalah pendapatannya kami dari Bapenda turun langsung ke lapangan terkait masalah mencoba menghitungkan pendapatannya berapa, kami turun ke lokasi lapangan untuk melihat kondisi idealnya, hal ini diharapkan agar OPD ini jangan taunya belanja saja, harus ada target pendapatannya juga," jelas Jafar.
"Ini tidak semua OPD, tapi hanya beberapa OPD terkait saja, ada 14 kalau ga salah itu yang diberikan wewenang untuk pengelolaan retribusinya," tutup Jafar. (Adv)
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur