"Anggarannya saat ini tersedia di BPKAD, bagi desa yang sudah ditunjuk maka dia harus merubah APBDes untuk memasukkan anggaran untuk Program Terang Kampungku," katanya kepada korankaltim.com, Sabtu (16/7/2022).
Arianto mengungkapkan program Terang Kampungku ini sebelumnya telah sukses dilaksanakan pada 2021 lalu yakni di Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis dan memang efektif menggunakan sistem PLTS Komunal sehingga menjadi role model bagi desa-desa lainnya. Hal ini pula yang akan dilanjutkan pada 2022 ini untuk di Desa Tunjungan, Desa Menamang Kiri dan Desa Menamang Kanan di Kecamatan Muara Kaman.
"Jadi ini tindak lanjut di 2021 itu kita telah membuat peta desa se-Kukar yang memang belum teraliri listrik, dan kemudian dilakukan pengkajian oleh Bappeda bersama Polnes Samarinda terkait dengan kajian desa-desa yang tidak memiliki listrik. Dan ditemukan ada beberapa desa yang mungkin meskipun lambat bisa dialiri listrik melalui jaringan PLN karena diperhitungkan jaringan terluar existing yang ada di PLN kalau disambungkan dengan desa yang belum ada listrik sekarang, itu masih rasional dan masih memungkinkan meskipun nanti menunggu program PLN dan itu sudah ada disampaikan melalui kajian itu," ujarnya.
Arianto melanjutkan, di beberapa desa yang telah ditetapkan listrik desanya dengan PLTS Komunal itu ada yang dibantu dengan anggaran provinsi dan APBD Kukar sendiri melalui program Terang Kampungku.
"Pada 2022 anggaran Terang Kampungku di APBD kita disiapkan sebesar Rp4 miliar lebih. Desa Tunjungan tahun ini InsyaAllah bisa dibangun. Kita kawal terus sampai akhir tahun bisa selesai dan bisa dipakai sudah dinikmati listriknya. Alhamdulillah 2022 ini kita juga dapat bantuan dari provinsi dua unit juga di Menamang Kiri dan Menamang Kanan. Saat ini sudah lelang dan sudah ada pemenang tinggal pelaksanaan," ujarnya.
Pihaknya berharap jika di tahun 2023 nanti kalau memang APBD Kukar bisa meningkat, maka pembangunan PLTS Komunal bisa kembali dilakukan sebanyak dua unit sebagai upaya merampungkan target sebanyak 17 desa belum teraliri listrik hingga akhir periode kepemimpinan Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wabup Kukar Rendi Solihin ini.
"Dari 17 itu sudah berkurang jadi 13 desa sekarang, nanti tahun ini juga dialiri PLN, Desa Muhuran, Desa Sebelimbingan. Di sana sudah ada pancang tiang-tiang listrik, jadi kalau dua desa ini dialiri ya semakin banyak desa yang sudah berkurang (status belum berlistrik, Red)," tegasnya.
"Jadi program ini memastikan pemerintah daerah hadir untuk memastikan listrik di desa itu 24 jam bisa dinikmati, jadi sampai diakhir periode 2024 yang di RPJMD itu 2026, semua desa yang analisa kita PLN ya semuanya kita kawal, kalau yang tidak bisa ya kita selesaikan dengan listrik komunal itu tadi," demikian Arianto.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Supiansyah
