"Selama ini memang kita bekerjasama dengan pihak lab yang ada di Samarinda, tapi tidak dapat fokus dan cepat karena mereka juga banyak konsumen lainnya, khususnya pertambanhan batu bara dan industri-industri yang ada di Kaltim," jelas Alfian.
Itulah yang mendorong DLH untuk menyediakan layanan laboratorium sendiri. Utamanya terhadap pengujian sampel-sampel dari 19 sungai dan tiga danau dalam rangka pemantauan kualitas sungai dan danau sesuai dengan yang tertuang di RPJMD Kukar 2021-2026.
"Itu secara bertahap mulai kita lakukan dengan pihak lab DLHK, jadi masih separuh-separuh. Ada sebagian menggunakan lab di Samarinda, lab swasta, kemudian separuhnya kami sendiri yang menguji," sebutnya.
Selain itu, laboratorium lingkungan ini berpotensi mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maraknya eksploitasi SDA membuka peluang pasar pemanfaatan laboratorium DLHK Kukar itu untuk pengujian sampel-sampel klaim ataupun aduan pencemaran.
"Apalagi sekarang kami sudah berkoordinasi dan menetapkan retribusi melalui Pemda, dan ditetapkan DPRD," tandasnya. (adv)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan
"Selama ini memang kita bekerjasama dengan pihak lab yang ada di Samarinda, tapi tidak dapat fokus dan cepat karena mereka juga banyak konsumen lainnya, khususnya pertambanhan batu bara dan industri-industri yang ada di Kaltim," jelas Alfian.
Itulah yang mendorong DLH untuk menyediakan layanan laboratorium sendiri. Utamanya terhadap pengujian sampel-sampel dari 19 sungai dan tiga danau dalam rangka pemantauan kualitas sungai dan danau sesuai dengan yang tertuang di RPJMD Kukar 2021-2026.
"Itu secara bertahap mulai kita lakukan dengan pihak lab DLHK, jadi masih separuh-separuh. Ada sebagian menggunakan lab di Samarinda, lab swasta, kemudian separuhnya kami sendiri yang menguji," sebutnya.
Selain itu, laboratorium lingkungan ini berpotensi mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maraknya eksploitasi SDA membuka peluang pasar pemanfaatan laboratorium DLHK Kukar itu untuk pengujian sampel-sampel klaim ataupun aduan pencemaran.
"Apalagi sekarang kami sudah berkoordinasi dan menetapkan retribusi melalui Pemda, dan ditetapkan DPRD," tandasnya. (adv)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan