“Untuk program Kementerian di masa pandemi itu kan ada bantuan produktif bagi pelaku usaha mikro (BPUM) itu. Dari Kukar itu kita usulkan sekitar 33 ribu UMKM namun karena ada verifikasi data yang tidak lengkap termasuk ada yang double data dan sebagainya sehingga menjadi 17 ribu lebih yang terakomodir dan disetujui dengan nilai waktu itu (tahun 2020) Rp2,4 juta diterima,” kata Tajudin.
Tak hanya itu, peran Dinas Koperasi dan UKM juga sangat besar untuk program BPUM di 2021 dengan melanjutkan mengusulkan 17 ribu UMKM yang telah menerima ditahun sebelumnya itu agar mendapatkan bantuan lagi di 2021.
“Sebanyak 17 ribu UKM itu lanjut lagi mendapatkan yakni Rp1,2 juta, kemudian kami mengusulkan lagi sekitar 60 ribu UMKM diluar dari 17 ribu itu dengan tiga tahapan dan setelah di verifikasi langsung oleh pusat dikembalikan ternyata ada KTP luar dan yang lainnya yang tidak sesuai persyaratan sehingga tinggal 50 ribu jadi cuman beberapa persen saja yang tereliminasi,” jelasnya.
Dinas Koperasi UKM dalam hal ini membantu seluruh UMKM agar terakomodir. Buktinya dari 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim, Kukar menjadi daerah yang paling banyak mengakomodir pelaku UMKM untuk mendapatkan BPUM. (adv)
Editor: Aspian Nur
“Untuk program Kementerian di masa pandemi itu kan ada bantuan produktif bagi pelaku usaha mikro (BPUM) itu. Dari Kukar itu kita usulkan sekitar 33 ribu UMKM namun karena ada verifikasi data yang tidak lengkap termasuk ada yang double data dan sebagainya sehingga menjadi 17 ribu lebih yang terakomodir dan disetujui dengan nilai waktu itu (tahun 2020) Rp2,4 juta diterima,” kata Tajudin.
Tak hanya itu, peran Dinas Koperasi dan UKM juga sangat besar untuk program BPUM di 2021 dengan melanjutkan mengusulkan 17 ribu UMKM yang telah menerima ditahun sebelumnya itu agar mendapatkan bantuan lagi di 2021.
“Sebanyak 17 ribu UKM itu lanjut lagi mendapatkan yakni Rp1,2 juta, kemudian kami mengusulkan lagi sekitar 60 ribu UMKM diluar dari 17 ribu itu dengan tiga tahapan dan setelah di verifikasi langsung oleh pusat dikembalikan ternyata ada KTP luar dan yang lainnya yang tidak sesuai persyaratan sehingga tinggal 50 ribu jadi cuman beberapa persen saja yang tereliminasi,” jelasnya.
Dinas Koperasi UKM dalam hal ini membantu seluruh UMKM agar terakomodir. Buktinya dari 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim, Kukar menjadi daerah yang paling banyak mengakomodir pelaku UMKM untuk mendapatkan BPUM. (adv)
Editor: Aspian Nur