Diharapkan masing-masing OPD teknis telah melakukan pemetaan basis data terkait upaya penanggulangan kemiskinan. Semisal Dinas Sosial telah memetakan di suatu desa dan kecamatan tertentu ada sekian puluh keluarga yang prasejahtera. Kemudian dari sekian puluh keluarga ini diketahui terlebih dahulu permasalahannya apa dengan melihat berdasarkan indikator-indikator yang masuk dalam kriteria kemiskinan.
“Ketika sudah diketahui baru dikelompokkan, misalnya di desa ini banyak anak putus sekolah di desa atau kecamatan A ada sejumlah sekian yang putus sekolah. Nanti programnya yang diintervensikan ialah program kembali ke sekolah atau program paket A paket B paket C sesuai dengan posisi dan usia anak itu terputusnya di tingkatan jenjang mana,” sebutnya.
TKPK sudah menetapkan dua kecamatan untuk menjadi pilot project penanganan pengentasan kemiskinan yakni Kecamatan Samboja dan Kecamatan Muara Kaman. Hal ini dilakukan agar langkah intervensi di kecamatan yang lainnya bisa relatif lebih mudah dan hasilnya pun bisa lebih optimal dan objektif karena bisa mencontoh dua kecamatan dalam kaitannya bagaimana caranya upaya pengentasan kemiskinan sesuai dengan masing-masing indikator yang beragam.
“Nanti kecamatan lain cara atau metodenya lebih mudah, tidak lagi meraba-raba lagi dan artinya ini tidak stop di dua kecamatan ini saja, tapi kita ingin intens dulu di dua kecamatan ini, metode dan cara yang digunakan ini akan juga digunakan di kecamatan-kecamatan lain dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh masing-masing OPD,” terangnya.
Selain penguatan basis data yang jelas dan terukur, Wiyono menegaskan pengentasan kemiskinan ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tentunya keterlibatan pihak kecamatan, desa, serta kelurahan juga termasuk keterlibatan pada tingkatan RT. Intervensinya juga nanti bisa banyak pihak. Jadi misalnya ada program dari provinsi atau mungkin saja ada program dari CSR perusahaan. “Dan itu akan kita kombinasikan untuk percepatannya. Kita akan upayakan dan maksimalkan agar pengentasan kemiskinan ini maksimal ya ini dengan melibatkan kebersamaan semua OPD-OPD,” tegasnya.
“Tidak bekerja sendiri-sendiri karena selama ini kita lihat kita belum terkoordinir dengan baik, artinya masing-masing OPD itu bergerak sendiri-sendiri. Harapan Pak Bupati itu bersama-sama bersinergi jadi bukan masing-masing melakukan langkah tapi mendesain dari awal kemudian melaksanakannya, implementasinya juga bersamaan sesuai dengan bidangnya masing-masing, kalau kesehatan ya Dinas Kesehatan, kalau misalnya perumahan dan sanitasi itu dari Perkim dan OPD teknis masing-masing,” timpal Wiyono. (ADV)
Editor : Bambang Irawan
