Setidaknya jika didapati informasi yang mengancam kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), dapat segera disampaikan kepada pihak-pihak berwenang. "Persoalan ini kan ulah oknum orang per orang. Ini yang dideteksi dengan baik, dikoordinasikan dengan aparat di wilayah kecamatan agar penanganannya lebih cepat," ujar Edi.
Ini juga berkaitan dengan proyek perubahan yang digarap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rinda Desianti yang mengusung 'Optimalisasi Peran Forum-forum Bentukan Pemerintah'.
Forum bentukan pemerintah, termasuk FKDM ini, tidak lepas dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dijadikan mitra pemerintah sehingga menjadi sebuah kekuatan penuh dalam mengantisipasi konflik di wilayah Kukar.
"Ini yang nanti menjadikan satu kekuatan, selain tugas pokoknya bagaimana menjaga keamanan ketentraman kondusifitas daerah, saya juga berharap yang lebih besar. Misalkan nanti ada program pemberdayaan masyarakat mereka bisa terlibat di situ," ujar Edi.
Bicara soal Kamtibmas, Edi menyebut peran masyarakat sangatlah menentukan. Persoalan penguasaan lahan misalnya, menurut Edi ini juga harus menjadi fokus kewaspadaan forum ini terutama soal eksploitasi batu bara secara ilegal. Seperti kejadian di Sumber Sari beberapa waktu lalu, berdasarkan pengakuan dari masyarakat terdapat intimidasi dari preman-preman yang mengawal aktivitas ilegal tersebut.
"Makanya sudah koordinasi di Forkopimda, Kapolres dan Dandim, jangan sampai kalah dengan premanisme itu, bagaimana pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujarnya.
Rinda Desianti secara terpisah mengatakan, SK pembentukan FKDM di 18 kecamatan sudah terbit dan sesuai visi misi bupati dan wakilnya Rendi Solihin terkait mewujudkan Masyarakat Kukar Sejahtera dan Berbahagia. Berbicara soal sejahtera, menurut Rinda sudah tentu itu berkaitan dengan kebutuhan dasar. Namun ketika berbicara berbahagia, itu sangat relatif tergantung masyarakatnya.
"Tetapi pasti kebahagiaan itu harus terwujud apabila orang memiliki rasa aman. Ketika orang merasa aman, rasa nyaman pasti dia akan berbahagia apapun kondisinya," kata Rinda.
Jangka pendeknya adalah pelantikan FKDM ini kemudian jangka menengah adalah bagaimana pengurus FKDM di kecamatan itu memiliki kemampuan mendeteksi dan pencegahan dini konflik.
"Sehingga beberapa persoalan yang masuk kriteria ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan) itu akan mereka pahami dengan baik," tutup Rinda. (adv)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: Aspian Nur
