SPIP di Kukar memang relatif masih rendah efektifitasnya. Kendati demikian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur menilai Kukar termasuk daerah yang progresif dalam peningkatan maturitas SPIP ini.
"Artinya Kukar ingin maju, mau didampingi, mau diperbaiki. Jadi mereka sangat mengapresiasi, kemudian mereka akan melakukan pendampingan selama lima hari sejak Senin (18/10/2021) lalu," kata Sunggono.
SPIP merupakan kegiatan menilai diri yang dapat ditinjau dari segi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Resiko Perangkat Daerah dan hasil (Quality Assurance) pemerintah daerah.
Dilihat dari manajemen resikonya, Sunggono mencontohkan semisal Pemkab Kukar punya 100 kegiatan dalam satu tahun. Maka antisipasi segala kemungkinan kendalanya harus termitigasi sejak awal.
Dia mengambil contoh kejadian pada beberapa tahun yang lalu, Pemkab Kukar sempat berhutang kepada pihak ketiga atas proyek-proyek yang belum terbayarkan. Hal ini, kata Sunggono, sebenarnya sudah dimitigasi dengan baik sebelumnya.
"Kalau seandainya tidak terlaksana maka bagaimana mitigasi resiko dan kemungkinan dampak yang timbul, kemudian seperti apa langkah yang harus dilakukan. Makanya seperti kita di Kukar, tiga tahun kemarin tidak bisa membayar, itu sudah ada mitigasi sudah kita identifikasi," papar Sunggono.
Oleh sebab itu, workshop ini begitu penting untuk dilakukan bagi semua OPD khusunya yang mengampu pelayanan dasar bagi masyarakat.
"Semua OPD yang diikutkan, tapi yang lebih diprioritaskan adalah OPD pengampu pelayanan dasar, seperti Disdikbud, Dinkes, PU, Perkim, Perhubungan, Satpol PP. nsyaallah nanti semuanya kita ikutkan bertahap," tutup Sunggono. (adv)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: Aspian Nur
