"Kukar menunjukan tren yang positif, sangat signifikan. Mulai 2016 dari 36 persen hingga 2020 kemarin menjadi 16 persen," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono kepada Korankaltim.com Selasa (18/10/2021) pagi tadi.
Hal ini disampaikan Sunggono disela acara Rembuk Stunting Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2021 di Ruang Merak Lantai 3 Gedung RSUD AM Parikesit, Tenggarong.
Stunting sendiri adalah kondisi dimana tinggi badan seorang anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. Acara dihadiri beberapa kepala dinas, camat, kepala desa juga lurah. Dalam acara tersebut telah disampaikan review program konvergensi percepatan pencegahan penanganan stunting di Kukar oleh Sunggono
Selain daripada kurang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, Sunggono menjelaskan faktor yang mempengaruhi permasalahan gizi di Kukar tertinggi adalah faktor anggota keluarga merokok sebesar 75 persen, kemudian yang terendah adalah faktor anak yang tidak mendapat vaksinasi lengkap sebesar 6,1 persen.
Maka tindakan konvergensi atau intervensi penanganan secara terkoordinir, terintegrasi bersama-sama melakukan pencegahan kepada sasaran prioritas harus dilakukan.
Tahun ini terdapat banyak keterbatasan terlebih karena pandemi Covid-19, upaya-upaya yang dilakukan belum semua terlaksana.
"Tapi kami tetap optimis karena memang diantara yang kami lakukan sudah menyasar ke desa-desa lokus yang menjadi target penanganan 2021. Sesuai target nasional kami sampai akhir tahun 2024 mestinya tinggal 14 persen," sebut Sunggono.
Diketahui, lokus intervensi penanganan stunting 2021 berada di 21 desa di beberapa kecamatan mulai dari Kahala Ilir, Muara Wis, Teratak, Tubuhan, Jembayan Dalam, Sedulang, Sebelimbingam, Sumber Sari, Muara Muntai Ilir, Jembayan Dalam, Kahala, Perangat Baru, Bunga Putih, Santan Ilir, Melintang, Rebaq Dinding, Bukit Jering, Rempanga, Kayu Batu, Batuq, Lebaho Ulaq.
Tim Korvegensi Percepatan Penurunan Tahun Stunting (KP2S) menargetkan tahun ini persentasenya turun menjadi 15 persen.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar Martina Yulianti menyebutkan, ada beberapa OPD yang tergabung dalam tim KP2S terdiri dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Dinkes Kukar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar.
Semua instansi terkait ini dikerahkan untuk mengagas program berkaitan seribu hari pertama kehidupan (HPK) dan anak usia dua tahun.
"Semua OPD yang punya program untuk itu sudah mulai terlibat seperti Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, ada bina keluarga balita ada banyak programnya," ujar Martina. (adv)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: Aspian Nur