Hal ini bertujuan agar desa tidak melulu bergantung pada dana transfer dari pemerintah. "Jangan sampai menunggu bantuan terus. Bantuan itu kan ada batasnya, baik lewat DD, ADD atau DAK. Kami akan terus bina mereka," kata Kabid Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Dedi Surianto kepada media, Jumat (23/10/2020).
BUMDes di Kukar, kata dia, harus berkaca BUMDes di luar. Terutama dalam memanfaatkan potensi desa masing-masing yang menghasilkan. Dedi mencontohkan BUMDes Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Yang mana BUMDes yang mengandalkan potensi wisata desa tersebut berhasil meraup keuntungan sekitar Rp 14 miliar per tahunnya.
Dedi meyakini, tidak ada desa yang tidak memiliki potensi. Berkaca dari suskesnya BUMDes Ponggok itu, DPMPD Kukar memicu BUMDes melihat potensi desanya lewat apa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. "Usaha itu muncul dari keluhan, bukan dari kepentingan," tukasnya.
Dia mencontohkan, elpiji 3 kg menjadi kebutuhan vital setiam rumah tangga. Diperkotaan, elpiji 3 kg masih mudah dicari dengan harga yang relatif terjangkau. Namun bagi desa-desa wilayah pelosok, harganya bisa tembus Rp 40 ribu dengan ketersediaan yang terbatas.
Dia ingin hal seperti itu menjadi peluang BUMDes dalam membangun usahanya dengan memenuhi ketersediaan kebutuhan di desa.Pihaknya bisa mensuport BUMDes dengan menghubungkan stakeholder lain untuk mempermudah ketersediaan barang. "Kami bekerjasama dengan MGRM (Mahakam Gerbang Raja Migas) menyediakan gas, karena MGRM sendiri bisa menghubungkan dengan pihak Pertamina," ujarnya. (adv)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Rusdi
