"Tidak sekedar pengadaan. Kepegawaian, aset, perencanaan dan item-item lainnya itu dibahas," kata Sunggono kepada Korankaltim.com, Jumat (23/10/2020). Nantinya, masing-masing OPD diminta menyediakan data pengadaan yang dilakukan lewat SPSE maupun yang secara manual.
Kemudian, OPD diminta input nilai kontrak melalui aplikasi SPSE versi 4.3 untuk seluruh pengadaan yang diinput paling lambat hingga hari ini. Diketahui, bobot penayangan data SiRUP itu baru sebesar 3 persen, yang mana hak ini juga telah terverifikasi oleh KPK.
Hal ini juga berkaitan dengan angka indeks presepsi korupsi. Dimana melalui rapat ini, diharapkan angka IPK tersebut mengalami peningkatan. Menurut Sunggono, persentase indeks presepsi korupsi Kukar saat ini sebesar 36.19 "Jadi semakin tinggi tingkat kepatuhan kita terhadap terhadap indeks itu," ujarnya. (adv)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Rusdi
"Tidak sekedar pengadaan. Kepegawaian, aset, perencanaan dan item-item lainnya itu dibahas," kata Sunggono kepada Korankaltim.com, Jumat (23/10/2020). Nantinya, masing-masing OPD diminta menyediakan data pengadaan yang dilakukan lewat SPSE maupun yang secara manual.
Kemudian, OPD diminta input nilai kontrak melalui aplikasi SPSE versi 4.3 untuk seluruh pengadaan yang diinput paling lambat hingga hari ini. Diketahui, bobot penayangan data SiRUP itu baru sebesar 3 persen, yang mana hak ini juga telah terverifikasi oleh KPK.
Hal ini juga berkaitan dengan angka indeks presepsi korupsi. Dimana melalui rapat ini, diharapkan angka IPK tersebut mengalami peningkatan. Menurut Sunggono, persentase indeks presepsi korupsi Kukar saat ini sebesar 36.19 "Jadi semakin tinggi tingkat kepatuhan kita terhadap terhadap indeks itu," ujarnya. (adv)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Rusdi