“Dari 419 hektare yang dihibahkan MHU ke Pemerintah Kukar, 270 hektare-nya itu oleh Pemkab Kukar diserahkan ke Polri untuk keperluan SPN dan Brimob,” kata Chairil kepada korankaltim.com, Minggu (4/10/2020).
Chairil mengungkap, penyerahan lahan ini sebagai bentuk dukungan Pemkab Kukar untuk menunjang sektor keamanan menyokong pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim. Dari presentasi yang telah disampaikan ke jajaran Polda Kaltim, Chairil menjelaskan, besar kemungkinan untuk kedepannya pihak Polri akan memerlukan kebutuhan terkait lahan lagi.
“Tentu ini untuk dukungan kami di sektor keamanan menunjang IKN. Dan bisa jadi nanti Polri akan memerlukan lahan lagi, tapi tentu tidak mengambil di sisa hibah yang dari MHU ke Pemkab itu,” jelasnya. “Jadi nanti mengambil di lahan-lahan eks tambang PT MHU yang memang masih banyak dan masih luas,” tambah Chairil.
Sayang, Chairil mengaku, belum menjalin komunikasi lebih lanjut bersama pihak perusahaan. Namun, ia berharap pihak perusahaan memberikan dukungan. "Tapi karena MHU ini izinnya PKP2B (Perjanjian Kontrak Pengusahaan Pertambangan Batubara, red), jadi komunikasinya langsung dengan pemerintah pusat,” tegasnya.[ADV]
Penulis : Muhammad Heriansyah
Editor : Rusdi
“Dari 419 hektare yang dihibahkan MHU ke Pemerintah Kukar, 270 hektare-nya itu oleh Pemkab Kukar diserahkan ke Polri untuk keperluan SPN dan Brimob,” kata Chairil kepada korankaltim.com, Minggu (4/10/2020).
Chairil mengungkap, penyerahan lahan ini sebagai bentuk dukungan Pemkab Kukar untuk menunjang sektor keamanan menyokong pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim. Dari presentasi yang telah disampaikan ke jajaran Polda Kaltim, Chairil menjelaskan, besar kemungkinan untuk kedepannya pihak Polri akan memerlukan kebutuhan terkait lahan lagi.
“Tentu ini untuk dukungan kami di sektor keamanan menunjang IKN. Dan bisa jadi nanti Polri akan memerlukan lahan lagi, tapi tentu tidak mengambil di sisa hibah yang dari MHU ke Pemkab itu,” jelasnya. “Jadi nanti mengambil di lahan-lahan eks tambang PT MHU yang memang masih banyak dan masih luas,” tambah Chairil.
Sayang, Chairil mengaku, belum menjalin komunikasi lebih lanjut bersama pihak perusahaan. Namun, ia berharap pihak perusahaan memberikan dukungan. "Tapi karena MHU ini izinnya PKP2B (Perjanjian Kontrak Pengusahaan Pertambangan Batubara, red), jadi komunikasinya langsung dengan pemerintah pusat,” tegasnya.[ADV]
Penulis : Muhammad Heriansyah
Editor : Rusdi