Terhadap pandangan umum dari Fraksi Golkar, Chairil mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan-nya. Terkait penurunan pendapatan sebesar Rp 1,3 triliun tidak ada hubungannya dengan kelalaian Pemkab Kukar, dalam hal ini tentang laporan keuangan.
“Itu lebih kepada penyesuaian dengan regulasi dana perimbangan yang mengalami penurunan akibat dampak Covid-19. Demikian juga dengan penurunan PAD (Pendapatan Asli daerah) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang merupakan imbas dari Covid-19,”kata Chairil.
Menurutnya, alokasi belanja barang dan jasa, serta belanja modal dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020, telah mengacu Peraturan Menteri Keungan Nomor : 35/PMK.07/2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.
Selanjutnya, untuk pandangan umum dari Fraksi PDI-Perjuangan, dapat disampaikan beberapa hal diantaranya, terkait penurunan pendapatan sebesar Rp 1,3 triliun lebih kepada penyesuaian dengan regulasi dana perimbangan yang mengalami penurunan akibat dampak Covid-19. Demikian juga dengan penurunan PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang merupakan imbas dari dampak Covid-19.
Kemudian, pandangan umum dari Fraksi Gerindra, sebelumnya Ia memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesamaan persepsinya dalam menghadapi berbagai macam permasalahan pemerintah dewasa ini, baik dalam penanganan Covid-19, Pilkada, dan pelayanan kepada masyarakat.
Namun demikian, terhadap pandangan umum atas nota keuangan RAPBDP tahun anggaran 2020 dapat dijelaskan bahwa terhadap pencapaian tiga prioritas pembangunan pada tahun 2020 Pemkab Kukar telah menterjemahkan dalam bentuk program kegiatan yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi tersebut.
“Penyelesaian proyek yang dinilai mangkrak tidak akan dapat dilaksanakan pada APBDP 2020, mengingat waktu pelaksanaa-nya yang pendek. Namun Pemkab tetap memperhatikannya dalam APBD 2021,”katanya.
Selanjutnya, terhadap pandangan umum dari Fraksi P3PKS, dapat dijelaskan penanganan dampak Covid-19 di Kukar telah dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak sehingga diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan dibidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi.
“Pertanggungjawaban pengelolaan dana penanganan Covid-19 telah dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan telah mendapatkan apresiasi dari KPK sebagai pemerintah daerah pelopor pertanggungjawaban pengelolaan dana penanganan Covid-19,”sebutnya.
Terhadap pandangan umum dari Fraksi PAN, Pemkab sepakat dengan pandangan umum dari Fraksi PAN, penurunan pendapatan sebesar Rp 1,3 triliun, terdiri dari penurunan PAD Rp 104 miliar, penurunan dana perimbangan sebesar Rp 1,042 triliun dan penurunan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp159 miliar.
Selisih antara pendapatan dengan belanja dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2020 telah dapat dipenuhi dari Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2019.
Penaggulangan dan pencegahan covid-19 di Kukar dilakukan melalui penambahan alokasi Belanja Tidak Terduga sebasar Rp 119 miliar yang bersumber dari Silpa tahun anggaran 2019. Sampai dengan saat ini, telah terealisasi sebesar Rp111 miliar atau 86,05 persen.
Pembangunan SD di Anggana yang dikhawatirkan hilang, diinformasikan bahwa masih dianggarkan di Dinas Pendidikan dengan judul Pembangunan RKB SDN 002 Anggana.
Penyertaan modal sebesar Rp20 miliar telah melalui kajian dari Tim Penilai Investasi Daerah dan digunakan sebagai dana pendamping dari kegiatan yang didanai oleh APBN dalam rangka meningkatkan nilai kemanfaatannya bagi masyarakat.
Terhadap pandangan umum dari Fraksi PKB, Pemkab mengapresiasi atas pengajuan rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2020 dan diharapkan bersama segera ditindaklanjuti dengan persetujuan bersama atas nota keuangan Perubahan APBD tahun anggaran 2020.
Terakhir, terhadap pandangan umum dari Fraksi NHP (Nasdem-Hanura-Perindo) dapat dijelaskan bahwa, penurunan pendapatan tahun 2020 lebih disebabkan oleh adanya dampak Covid-19 pada sektor ekonomi. Sehingga Pemkab berharap kepada dewan untuk bersama-sama mencari terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai macam alternatif kegiatan.
“Dengan pemandangan umum tersebut, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua fraksi-fraksi DPRD Kukar yang telah menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicaranya masing-masing, yang pada prinsipnya dapat menerima nota keuangan RAPBDP 2020,”tandasnya. (adv)
Penulis: Sabri
Editor : Rusdi
