"Namun Diklatnya dilakukan dari Jakarta secara virtual. Sebenarnya kalau tidak Covid-19 dilakukan wawancara dan lain-lainnya juga," kata Sekretaris BKPSDM Kukar, Rakhmadi, Jumat (18/9/2020).
Selain memenuhi kebutuhan Jafung di Kukar, hal ini juga berkaitan dengan langkah strategis penyederhanaan birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) RI mendorong pimpinan instansi pemerintah untuk mengambil langkah strategis sesuai dengan SE Mendagri terkait Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.
Salah satunya dengan melakukan pemetaan unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya ke fungsional sesuai peta jabatan di masing-masing instansi.
"Nantinya jabatan itu beralih menjadi jabatan fungsional. Tidak ada lagi yang namanya eselon III, dan IV. Peraturannya sudah ada, tinggal teknisnya saja lagi," pungkasnya. (Adv)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: Bambang irawan
"Namun Diklatnya dilakukan dari Jakarta secara virtual. Sebenarnya kalau tidak Covid-19 dilakukan wawancara dan lain-lainnya juga," kata Sekretaris BKPSDM Kukar, Rakhmadi, Jumat (18/9/2020).
Selain memenuhi kebutuhan Jafung di Kukar, hal ini juga berkaitan dengan langkah strategis penyederhanaan birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) RI mendorong pimpinan instansi pemerintah untuk mengambil langkah strategis sesuai dengan SE Mendagri terkait Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.
Salah satunya dengan melakukan pemetaan unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya ke fungsional sesuai peta jabatan di masing-masing instansi.
"Nantinya jabatan itu beralih menjadi jabatan fungsional. Tidak ada lagi yang namanya eselon III, dan IV. Peraturannya sudah ada, tinggal teknisnya saja lagi," pungkasnya. (Adv)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: Bambang irawan