"Persoalan di Kukar ini, ada yang namanya lahan terlantar, sudah ada HGU namun realisasi tanamnya belum terlaksana. Kita ingin dicarikan solusinya terkait itu," kata Edi.
Kemudian, ada pula kondisi tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dan batu bara. Menurut Edi, sawit dan batu bara merupakan komoditi yang berbeda. Dia berharap ada kebijakan secara nasonal untuk mempersiapkan hal itu.
"Usul kita ada kebijakan secara nasional yang diinisiasi Wamen ATR untuk mempersiapkan itu. Karena selama ini kita mencoba cari solusi itu dengan pemanfaatan bersama (lahan produksi)," terangnya.
Pemanfaatan bersama lahan produksi tersebut ada yang berprogres, sebagian tidak. Namun, kata Edi, sebagian besar sudah ada kemajuan.
Jika regulasi yang mengatur hal tersebut terealisasi, Edi menilai pengendalian investasi di daerah dapat berjalan dengan baik.
"PPLB (Perencanaan Pembangunan Lahan Berkelanjutan) kita, selalu bagaimana jadwal tambang batu bara, kemudian jadwal penanaman kembali terhadap penanaman kelapa sawit," jelasnya lagi.
"Saya kira ini waktu tepat kita untuk melakukan sinergi," tandasnya. (ADV)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
