"Jembatan kita di Kota Bangun sering tertabrak juga. Kemudian di Muara Muntai sampai tiga kali tertabrak (keramba) bulan lalu, artinya itu alur sempit sementara pandu tundanya tidak ada. Dan ini kita minta juga supaya alur itu wajib pandu," kata Heldiansyah kepada Korankaltim.com, Senin (27/7/2020).
Dua kawasan tersebut saat ini menunggu penetapan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk wajib tunda dan wajib pandunya.
Sebelumnya, wajib tunda dan pandu ini disosialisasikan oleh Pemkab Kukar. Jembatan Kutai Kartanegara ditetapkan wajib tunda dan pandu oleh Kemenhub yang sekarang ditangani oleh Pelindo IV.
Selain itu, Kukar mendapat sumber PAD dari retribusi tambat. Rp40 ribu per sekali tambat kapal. "Kapal pandu tunda itu kewenangan kementerian dalam hal ini KSOP, dan KSOP l konsesikan kepada Pelindo," pungkasnya. (ADV)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
"Jembatan kita di Kota Bangun sering tertabrak juga. Kemudian di Muara Muntai sampai tiga kali tertabrak (keramba) bulan lalu, artinya itu alur sempit sementara pandu tundanya tidak ada. Dan ini kita minta juga supaya alur itu wajib pandu," kata Heldiansyah kepada Korankaltim.com, Senin (27/7/2020).
Dua kawasan tersebut saat ini menunggu penetapan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk wajib tunda dan wajib pandunya.
Sebelumnya, wajib tunda dan pandu ini disosialisasikan oleh Pemkab Kukar. Jembatan Kutai Kartanegara ditetapkan wajib tunda dan pandu oleh Kemenhub yang sekarang ditangani oleh Pelindo IV.
Selain itu, Kukar mendapat sumber PAD dari retribusi tambat. Rp40 ribu per sekali tambat kapal. "Kapal pandu tunda itu kewenangan kementerian dalam hal ini KSOP, dan KSOP l konsesikan kepada Pelindo," pungkasnya. (ADV)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi