"Sudah membatasi jumlah orang, membatasi waktu, juga memenuhi ketentuan protokol oleh pemerintah daerah yang dituju," terang Sunggono kepada Korankaltim.com, Kamis (16/7/2020) tadi.
Ada sanksi tegas yang menanti PNS dan PPK jika melanggar ketiga ketentuan tersebut. Jika yang bersangkutan lalai ataupun memaksakan kehendak, apalagi sampai menyebabkan penyebaran Covid-19 di daerah asal sepulangnya dari daerah tujuan atau sebaliknya. Sanksinya sesuai dengan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK.
Diketahui, ada hal-hal yang mengharuskan pegawai daerah untuk melakukan perjalanan dinas. Misalnya seperti penyampaian dokumen-dokumen yang harus dikirimkan ke Pemerintah pusat.
Sunggono berharap, ASN tidak perlu melakukan perjalanan dinas jika memang tidak terlalu penting. Cukup memanfaatkan aplikasi rapat daring. "Kalau bisa tidak memaksakan diri bertugas ke wilayah lain, apalagi yang zona merah dan hitam," kata Sunggono.
Sebelum SE Menpan-RB RI ini diterbitkan, Pemkab Kukar membatasi perjalanan dinas secara ketat. Walaupun dalam keadaan terpaksa, perjalanan dinas harus dilakukan dengan mengirimkan surat izin terlebih dahulu kepada Sekda Kukar. ( adv)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: Aspian Nur
"Sudah membatasi jumlah orang, membatasi waktu, juga memenuhi ketentuan protokol oleh pemerintah daerah yang dituju," terang Sunggono kepada Korankaltim.com, Kamis (16/7/2020) tadi.
Ada sanksi tegas yang menanti PNS dan PPK jika melanggar ketiga ketentuan tersebut. Jika yang bersangkutan lalai ataupun memaksakan kehendak, apalagi sampai menyebabkan penyebaran Covid-19 di daerah asal sepulangnya dari daerah tujuan atau sebaliknya. Sanksinya sesuai dengan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK.
Diketahui, ada hal-hal yang mengharuskan pegawai daerah untuk melakukan perjalanan dinas. Misalnya seperti penyampaian dokumen-dokumen yang harus dikirimkan ke Pemerintah pusat.
Sunggono berharap, ASN tidak perlu melakukan perjalanan dinas jika memang tidak terlalu penting. Cukup memanfaatkan aplikasi rapat daring. "Kalau bisa tidak memaksakan diri bertugas ke wilayah lain, apalagi yang zona merah dan hitam," kata Sunggono.
Sebelum SE Menpan-RB RI ini diterbitkan, Pemkab Kukar membatasi perjalanan dinas secara ketat. Walaupun dalam keadaan terpaksa, perjalanan dinas harus dilakukan dengan mengirimkan surat izin terlebih dahulu kepada Sekda Kukar. ( adv)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: Aspian Nur