"Kegiatannya sudah tidak ada (efisiensi), dan dirubah kegiatannya untuk pengadaan APD untuk penyelenggara Pilkada," kata Sunggono kepada Korankaltim.com, Kamis (11/6/2020).
KPU Kukar melakukan efisiensi kurang lebih sebesar Rp500 juta. Kemudian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar sekitar Rp400 juta lebih.
Terkait usulan KPU Kukar sebesar Rp12,37 miliar untuk pengadaan APD dan pemenuhan protokol pencegahan Covid-19 lainnya, Sunggono menyebutkan sudah ada kesepahaman. Bahwa kebutuhan tidak sebesar angka yang diajukan KPU Kukar itu.
Selain itu, penggunaan jenis APD di setiap tahapan kegiatan harus disesuaikan dengan tingkat kerawanannya. Sebagian anggaran yang diusulkan KPU Kukar coba diusulkan ke pusat lantaran ada peluang pembiayaannya.
"Tapi yang dapat kepastian baru Bawaslu, bahwa anggaran APD untuk Bawaslu itu tidak disediakan pemerintah pusat. Jadi kita yang mempersiapkannya," demikian Sunggono. (ADV)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
"Kegiatannya sudah tidak ada (efisiensi), dan dirubah kegiatannya untuk pengadaan APD untuk penyelenggara Pilkada," kata Sunggono kepada Korankaltim.com, Kamis (11/6/2020).
KPU Kukar melakukan efisiensi kurang lebih sebesar Rp500 juta. Kemudian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar sekitar Rp400 juta lebih.
Terkait usulan KPU Kukar sebesar Rp12,37 miliar untuk pengadaan APD dan pemenuhan protokol pencegahan Covid-19 lainnya, Sunggono menyebutkan sudah ada kesepahaman. Bahwa kebutuhan tidak sebesar angka yang diajukan KPU Kukar itu.
Selain itu, penggunaan jenis APD di setiap tahapan kegiatan harus disesuaikan dengan tingkat kerawanannya. Sebagian anggaran yang diusulkan KPU Kukar coba diusulkan ke pusat lantaran ada peluang pembiayaannya.
"Tapi yang dapat kepastian baru Bawaslu, bahwa anggaran APD untuk Bawaslu itu tidak disediakan pemerintah pusat. Jadi kita yang mempersiapkannya," demikian Sunggono. (ADV)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi