Ada petugas di desa/kelurahan yang ditunjuk menjadi penanggung jawab dan admin untuk menginput data penerima ke KemenPUPR RI. Dalam prosesnya, pendataan ini diawasi langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kukar agar penerimanya tepat sasaran.
"Alokasi awal 410 unit, ternyata tahap pertama disetujui 250 unit. Tahap kedua 255 unit. Kemudian ditambah lagi 180 unit. Totalnya menjadi 685 unit untuk tahun ini," kata Kepala Dinas Perkim Kukar Ahyani didampingi Kabid Pembina Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rosita Sinuraya kepada Korankaltim.com, Selasa (2/6/2020)
Bantuan ini adalah bentuk peningkatan kualitas rumah yang tahun ini besaran nilainya sama dengan tahun lalu.
Rosita menambahkan, dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 149 tahun 2020 yang menetapkan besaran nilai BSPS, per rumahnya mendapat sebesar Rp17,5 juta. Terdiri dari Rp15 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk ongkos/upah tukang.
Penerimanya akan dibuat berkelompok. Ketua kelompok masing-masing akan memfasilitasi ke pihak toko bangunan yang dipilih bersama untuk proses tawar menawar, hingga memastikan proses pengerjaan rumah dalam kelompoknya selesai. Ada unsur padat karya dalam program ini.
Kemudian, untuk penggunaan kayu ulin tidak dianjurkan menggunakan pembiayaan dari program ini. Kayu tersebut dapat dibeli secara swadaya oleh masyarakat menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Diketahui, tahun kemarin, penyelenggaraan BSPS di Kukar terbilang sukses. Ada sekitar 700 rumah yang mengalami peningkatan kualitas.
"Bantuan ini juga menghidupkan gotong royong di tengah-tengah kelompok penerimanya. Rata-rata sudah bagus, sudah menjadi layak huni semua," demikian Rosita. (ADV)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
