Diketahui, Kemendagri melakukan pencermatan terhadap kedua PP tersebut, khususnya pasal 10 ayat (2) PP 36 Tahun 2019 hingga pembuatan Perbuatan Peraturan Kepala Daerah sehingga akan berakibat pemberian gaji, pensiun, gaji 13 dan THR tidak tepat waktu, yang sebelumnya rencananya akan cair pada 24 Mei.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Rakhmadi, menjelaskan hal tersebut tinggal menunggu keputusan dari pusat.“Kalau sudah ada keputusannya dari pusat untuk disalurkan, ya kita bagi,” ujarnya. (adv)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : M.Huldi
Diketahui, Kemendagri melakukan pencermatan terhadap kedua PP tersebut, khususnya pasal 10 ayat (2) PP 36 Tahun 2019 hingga pembuatan Perbuatan Peraturan Kepala Daerah sehingga akan berakibat pemberian gaji, pensiun, gaji 13 dan THR tidak tepat waktu, yang sebelumnya rencananya akan cair pada 24 Mei.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Rakhmadi, menjelaskan hal tersebut tinggal menunggu keputusan dari pusat.“Kalau sudah ada keputusannya dari pusat untuk disalurkan, ya kita bagi,” ujarnya. (adv)
Penulis: Reza Fahlevi