“Pentingnya NPWPD bagi masyarakat ini harus diketahui juga. Tanpa NPWPD itu, kita tidak mungkin bayar daerah karena harus memiliki NPWPD. Caranya mendapatkannya bisa dengan mendaftar di Bapenda, nanti akan ada database namanya Wajib Pajak siapa, usahanya apa, alamatnya dimana dan sebagainya menjadi database kita, sehingga nanti bisa membayar lewat online. Mau offline juga tidak mengapa, bisa langsung ke Bank atau ke Bapenda untuk diproses, ditetapkan dan seterusnya, Tapi sebaiknya menggunakan elektronik karena kebih mudah dan murah,” kata Totok kepada Korankaltim.com Sabtu (27/4/2019).
Kepemilikan NPWPD, terang Totok, merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan dalam membayar pajak daerah. Selain itu juga, masyarakat yang memiliki NPWPD namun tidak melakukan aktivitas pembayaran pajak maka akan ada tim khusus yang akan melakukan tindakan-tindakan terkait penunggakan pajak itu.
“Apalagi kalau tidak punya NPWPD, kalau nanti dalam perjalanannya ada suatu usaha, kemudian tidak ada NPWPD maka barangtentu akan ada tindakan-tindakan penertiban dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi
“Pentingnya NPWPD bagi masyarakat ini harus diketahui juga. Tanpa NPWPD itu, kita tidak mungkin bayar daerah karena harus memiliki NPWPD. Caranya mendapatkannya bisa dengan mendaftar di Bapenda, nanti akan ada database namanya Wajib Pajak siapa, usahanya apa, alamatnya dimana dan sebagainya menjadi database kita, sehingga nanti bisa membayar lewat online. Mau offline juga tidak mengapa, bisa langsung ke Bank atau ke Bapenda untuk diproses, ditetapkan dan seterusnya, Tapi sebaiknya menggunakan elektronik karena kebih mudah dan murah,” kata Totok kepada Korankaltim.com Sabtu (27/4/2019).
Kepemilikan NPWPD, terang Totok, merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan dalam membayar pajak daerah. Selain itu juga, masyarakat yang memiliki NPWPD namun tidak melakukan aktivitas pembayaran pajak maka akan ada tim khusus yang akan melakukan tindakan-tindakan terkait penunggakan pajak itu.
“Apalagi kalau tidak punya NPWPD, kalau nanti dalam perjalanannya ada suatu usaha, kemudian tidak ada NPWPD maka barangtentu akan ada tindakan-tindakan penertiban dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Reza Fahlevi
Editor: M.Huldi