Di Kantor Bupati misalnya, menurut Mugeni harus menjadi kawasan yang bebas asap rokok. Namun bagi setiap tamu atau pegawai yang ingin merokok, lanjutnya, dapat merokok di cafe kecil yang disediakan di Lantai 2 Kantor Bupati, atau merokok diluar gedung. “Satpol PP sebagai pengawal setiap Peraturan Daerah dapat benar-benar mengawal, agar Perda KTR dapat dijalankan dengan baik,” ujarnya.
Seperti diketahui, belum lama ini DPRD Kutim mengesahkan Perda KTR yang dimana telah ditentukan sejumlah lokasi bebas dari asap rokok di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan. Lokasi tersebut seperti Kantor Bupati, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, sekolah, tempat layanan umum dan lainnya. Bagi yang melanggar peraturan tersebut akan dikenai sanksi, paling tinggi denda 50 juta rupiah dan kurungan penjara selama 6 bulan. (yul1116)
Di Kantor Bupati misalnya, menurut Mugeni harus menjadi kawasan yang bebas asap rokok. Namun bagi setiap tamu atau pegawai yang ingin merokok, lanjutnya, dapat merokok di cafe kecil yang disediakan di Lantai 2 Kantor Bupati, atau merokok diluar gedung. “Satpol PP sebagai pengawal setiap Peraturan Daerah dapat benar-benar mengawal, agar Perda KTR dapat dijalankan dengan baik,” ujarnya.
Seperti diketahui, belum lama ini DPRD Kutim mengesahkan Perda KTR yang dimana telah ditentukan sejumlah lokasi bebas dari asap rokok di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan. Lokasi tersebut seperti Kantor Bupati, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, sekolah, tempat layanan umum dan lainnya. Bagi yang melanggar peraturan tersebut akan dikenai sanksi, paling tinggi denda 50 juta rupiah dan kurungan penjara selama 6 bulan. (yul1116)
