Kepala Disdik Bontang, Akhmad Suharto menuturkan, program ini harus menjadi sebuah gerakan untuk seluruh elemen masyarakat dalam mengawasi para pelajar yang bermain atau bekerja pada pukul 19.00 - 21.00 Wita. “Peran aktif sekolah dan orangtua diperlukan agar program ini bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” tambah Suharto.
Orangtua wajib mengawasi anak-anaknya pada jam belajar ini. Masing-masing sekolah pun membentuk tim pembinaan dan pengawasan. Begitu pula tokoh agama hingga tokoh masyarakat diharapkan dapat terlibat aktif dalam gerakan ini.
Disdik tak sendiri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bontang ikut terlibat menindak para pelajar yang melanggar ‘Wajib Belajar 19-21” ini. Salah satunya merazia beberapa titik lokasi yang kerap menjadi wadah pelajar kelayapan malam.
Petunjuk teknik (Juknis) implementasi Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 8 Tahun 2008 pun sudah dibuat. Di juknis itu mengatur beberapa hal terkait sanksi dan kewajiban yang harus dipatuh pelajar Kota Bontang. Ancaman pencabutan subsidi pendidikan bagi siswa yang melanggar pun bakal diterapkan. “Sanksi terberatnya ya pencabutan subsidi pendidikannya, seperti beasiswanya yang kita cabut,” tambah Suharto. (kb)
