Kenapa mereka putuskan tetap pada opsi hibah, lanjut Ubaya, karena untuk kepentingan mayarakat Bontang. “Toh orang daerah juga yang minta, bukan untuk di kapling-kapling juga, tapi ini untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Rencananya lahan HOP 7 seluas 61,3 hektare tersebut, akan digunakan untuk membangun museum, Islamik Center, pusat usaha kecil dan menengah, serta alu-alun. Cara inilah mengantisipasi Bontang pasca migas. “Kita sudah layangkan surat ke Presiden, sudah lama itu, sekitar Oktober lalu, bahkan sudah ke seluruh kementrian termasuk kementrian UKM, termasuk ke DPR RI, tapi belum ada balasannya,” kata Ubaya.
Ubaya menegaskan pihaknya akan mengejar terus masalah ini hingga tuntas. “DPR akan mengejar sampai sejauh mana progresnya, dan terus meminta dukungan semua pihak. Mangkanya kita ke DPR RI untuk menyuarakan,” kata Ubaya.
Jika usaha ini gagal ataupun terhambat, maka bisa jadi pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang ekstrim seperti diambil oleh daerah lain. Seperti yang terjadi di Tarakan, dimana Walikota Yusuf SK mengambil seluruh aset Pertamina seluas 41 hektar.
“Ada langkah-langkah yang diambil oleh daerah lainnya, seperti Pak Yusuf SK Tarakan, dia diambil semua 41 hektar aset Pertamina dan dikuasai sampai saat ini. Tapi sampai saat ini belum ada hibahnya dari pusat. Beda dengan kita, kita mau bangun sesudah ada hibah. Kita ngga seperti daerah lain, tapi ngga nutup kemungkinan hal seperti itu lakukan, terutama ambil hak kita. Misal dalam undang-undang ada kewajiban 30 persen RTH, jadi kita punya hak disitu seluas 18 hektar. Tentu ada saatnya kita minta pendapat hukum, apakah dengan adanya RDTR mewajibkan 18 persen ini wajib RTH apakah bisa diambil alih? Kalau memungkinan ada payung hukum, ya kita ambil, untuk RTH kita akan bangun alun alun disana,” pungkas Ubaya. (cil)
Kenapa mereka putuskan tetap pada opsi hibah, lanjut Ubaya, karena untuk kepentingan mayarakat Bontang. “Toh orang daerah juga yang minta, bukan untuk di kapling-kapling juga, tapi ini untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Rencananya lahan HOP 7 seluas 61,3 hektare tersebut, akan digunakan untuk membangun museum, Islamik Center, pusat usaha kecil dan menengah, serta alu-alun. Cara inilah mengantisipasi Bontang pasca migas. “Kita sudah layangkan surat ke Presiden, sudah lama itu, sekitar Oktober lalu, bahkan sudah ke seluruh kementrian termasuk kementrian UKM, termasuk ke DPR RI, tapi belum ada balasannya,” kata Ubaya.
Ubaya menegaskan pihaknya akan mengejar terus masalah ini hingga tuntas. “DPR akan mengejar sampai sejauh mana progresnya, dan terus meminta dukungan semua pihak. Mangkanya kita ke DPR RI untuk menyuarakan,” kata Ubaya.
Jika usaha ini gagal ataupun terhambat, maka bisa jadi pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang ekstrim seperti diambil oleh daerah lain. Seperti yang terjadi di Tarakan, dimana Walikota Yusuf SK mengambil seluruh aset Pertamina seluas 41 hektar.
“Ada langkah-langkah yang diambil oleh daerah lainnya, seperti Pak Yusuf SK Tarakan, dia diambil semua 41 hektar aset Pertamina dan dikuasai sampai saat ini. Tapi sampai saat ini belum ada hibahnya dari pusat. Beda dengan kita, kita mau bangun sesudah ada hibah. Kita ngga seperti daerah lain, tapi ngga nutup kemungkinan hal seperti itu lakukan, terutama ambil hak kita. Misal dalam undang-undang ada kewajiban 30 persen RTH, jadi kita punya hak disitu seluas 18 hektar. Tentu ada saatnya kita minta pendapat hukum, apakah dengan adanya RDTR mewajibkan 18 persen ini wajib RTH apakah bisa diambil alih? Kalau memungkinan ada payung hukum, ya kita ambil, untuk RTH kita akan bangun alun alun disana,” pungkas Ubaya. (cil)
