DPRD Tunggu Hibah Lahan HOP 7 dari Pusat

BONTANG – Polemik mengenai lahan HOP 7 milik Pertamina, yang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang diminta untuk dihibahkan masih terus berlanjut. Usai dilakukan rapat bersama Kepala Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Bontang, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Bontang, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang, Ketua Komisi II DPRD Bontang Ubaya Bengawan mengatakan, opsi yang diambil dalam rapat bersama di Ruang rapat DPRD kota Bontang, Selasa (28/11), adalah opsi hibah.

“Ada dua opsi, kalau minta hibah jadi harus ke Presiden, kalau hanya pinjam pakai hanya sampai ke Kementrian Keuangan, tetapi kalau itu ada ada kelemahan, kita nggak bisa bangun fisik dan waktunya pun terbatas hanya 5 tahun, kendati setelah itu bisa diperpanjang. Jadi kesepakatan kita tadi minta hibah,” tandas Ubaya, yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Kenapa mereka putuskan tetap pada opsi hibah, lanjut Ubaya, karena untuk kepentingan mayarakat Bontang. “Toh orang daerah juga yang minta, bukan untuk di kapling-kapling juga, tapi ini untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Rencananya lahan HOP 7 seluas 61,3 hektare tersebut, akan digunakan untuk membangun museum, Islamik Center, pusat usaha kecil dan menengah, serta alu-alun. Cara inilah mengantisipasi Bontang pasca migas. “Kita sudah layangkan surat ke Presiden, sudah lama itu, sekitar Oktober lalu, bahkan sudah ke seluruh kementrian termasuk kementrian UKM, termasuk ke DPR RI, tapi belum ada balasannya,” kata Ubaya.

Ubaya menegaskan pihaknya akan mengejar terus masalah ini hingga tuntas. “DPR akan mengejar sampai sejauh mana progresnya, dan terus meminta dukungan semua pihak. Mangkanya kita ke DPR RI untuk menyuarakan,” kata Ubaya.

Jika usaha ini gagal ataupun terhambat, maka bisa jadi pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang ekstrim seperti diambil oleh daerah lain. Seperti yang terjadi di Tarakan, dimana Walikota Yusuf SK mengambil seluruh aset Pertamina seluas 41 hektar.

“Ada langkah-langkah yang diambil oleh daerah lainnya, seperti Pak Yusuf SK Tarakan, dia diambil semua 41 hektar aset Pertamina dan dikuasai sampai saat ini. Tapi sampai saat ini belum ada hibahnya dari pusat. Beda dengan kita, kita mau bangun sesudah ada hibah. Kita ngga seperti daerah lain, tapi ngga nutup kemungkinan hal seperti itu lakukan, terutama ambil hak kita. Misal dalam undang-undang ada kewajiban 30 persen RTH, jadi kita punya hak disitu seluas 18 hektar. Tentu ada saatnya kita minta pendapat hukum, apakah dengan adanya RDTR mewajibkan 18 persen ini wajib RTH apakah bisa diambil alih? Kalau memungkinan ada payung hukum, ya kita ambil, untuk RTH kita akan bangun alun alun disana,” pungkas Ubaya. (cil)

DPRD Tunggu Hibah Lahan HOP 7 dari Pusat

Berita Terkait

Dana RT Rp50 Juta Dinilai Belum Maksimal, DPRD Berau Dorong Program Pemberdayaan Warga

Alokasi DIPA dan TKD Provinsi Kaltara Naik, Gubernur: APBN Adalah Amanah Rakyat

Disbun Kutai Timur Monitoring dan Evaluasi Sapras Cegah Kebakaran

Pernyataan Rocky Gerung soal IKN Dikecam, Kepala Adat Paser Desa Bumi Harapan dan Ketua Gepak Kuning Kaltimtara Angkat Bicara

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Berkolaborasi Bersama Jalin Gencarkan Upaya Digitalisasi

Empat Kali Diperpanjang, 1.316 Napi Kaltim-Kaltara dapat Asimilasi Covid-19

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini