Pelabuhan Lok Tuan Tak Bisa Ditalangi Dana Darurat

BONTANG – Perbaikan kerusakan pada jembatan dermaga Pelabuhan Lok Tuan, Kota Bontang tak bisa menggunakan dana darurat. Penilaian itu mengacu pada tidak diajukannya perbaikan oleh dinas teknis beberapa tahun lalu, saat awal kerusakan jembatan terdeteksi.

“Ini masalah waktu. Kerusakan jalan sudah beberapa tahun lalu. Tapi tidak ditindaklanjuti tahun itu juga. Sementara, dana darurat berlaku untuk insiden yang terjadi dalam waktu singkat. Namanya saja dana tanggap darurat,” jelas Sobirin, Kepala Bidang Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bontang, saat menghadiri rapat di Lantai II Gedung DPRD Bontang, belum lama ini.

Kasubid Penilaian Aset, BPKD Bontang, Dedy Harianto menambahkan, berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkot dengan PT Pelindo IV, maka pemeliharaan pelabuhan sepenuhnya tanggungjawab PT Pelindo.

Namun akan berbeda ketika usulan investasi sebesar Rp1,4 miliar dari Dishub Bontang direalisasi. Kata dia, harus dilakukan perubahan MoU antara kedua pihak.

“Kalau bentuknya investasi, maka harus ubah MoU. Dan soal teknisnya, nanti akan dirumuskan kembali. Yang jelas, jika sebatas pemeliharaan rutin, itu sepenuhnya tanggung jawab PT Pelindo IV,” tegasnya

Sebelumnya, Komisi III DPRD Bontang mengunjungi pelabuhan Lok Tuan dan Terminal Tipe B pada Senin 12 Juni 2017.

Kegiatan tersebut digelar untuk memastikan dua titik pelayanan publik itu berfungsi optimal, terutama saat digunakan jelang lebaran.

Kunjungan perdana pada sekira pukul 09.20 wita menyasar Pelabuhan Lok Tuan,Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Rombongan DPRD yang dipimpin Rustam HS, Ketua Komisi III DPRD Bontang disambut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang, Sukardi, didampingi Kepala Bidang, dan Kepala Seksi yang membidangi kepelabuhanan, serta jajaran staf.

Dalam sambutannya, Rustam mengaku menerima laporan tentang adanya kerusakan pada jembatan pelabuhan.

Hal itu dipicu padatnya mobilitas kendaraan, yang beberapa di antaranya bisa mencapai bobot 20 hingga 50 ton.

Ia tentu tidak bisa menyalahkan pihak swasta sebagai pemilik produk. Sebab, telah terjalin kerjasama dengan PT Pelindo IV selaku pengelola pelabuhan.

“Karena itu, kami harapkan dari pihak Dishub dan PT Pelindo IV, bisa menyikapi kerusakan ini. Dengan mengusulkan perbaikan. Karena ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” kata Rustam di lokasi kunjungan.

Kerusakan berwujud sejumlah lubang tertutup pelat besi, hingga retakan pada beberapa sisi pelabuhan, dinilai sangat berbahaya. (kb)