Sekadar informasi, alokasi pembiyaan daerah untuk tahun anggaran 2018 secara total sebesar Rp 1,045 triliun. Rinciannya, belanja tidak langsung meliputi gaji pegawai dan belanja hibah serta lainya, sebesar Rp 354 miliar.
Belanja langsung secara akumulatif paling dominan yakni sebesar Rp 691 miliar. Yang terdiri dari belanja tunjangan tambahan pegawai Rp 73 miliar, belanja barang dan jasa Rp 313 miliar. Sedangkan untuk belanja modal berjumlah Rp 304 miliar.
“Sebenarnya sudah ideal penyusunan alokasi pembiayaan daerah ini. Tapi untuk belanja barang dan jasa sedikit lebih besar ketimbang belanja modal (infrastruktur),” ungkapnya.
Istri dari Wakil Ketua DPRD Kaltim ini, berharap APBD 2018 ditetapkan sebesar Rp 1,2 triliun. Sebab, masih ada dua pos anggaran yakni, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bankeu Provinsi yang belum masuk dalam penyusunan anggaran.
“Bisa jadi Rp 1,2 Triliun, Semoga saja aspirasi dari DPR RI dan DPRD Provinsi Kaltim bisa membantu untuk meningkatkan APBD kita nantinya,” pungkasnya.
Sementara untuk SiLPA, Etha mengaku anggaran dari tahun sebelumnya dapat diperuntukkan untuk pembiayaan triwulan pertama pemerintahan. Sebab, penyaluran dana dari pusat biasanya mulai dilakukan per triwulan pertama.
“SiLPA dari penjelasan Bu wali tadi karena penghematan lelang karena ada tawar menawar. Ini juga bisa digunakan untuk operasional pertama tahun depan,” bebernya.(kb)
Sekadar informasi, alokasi pembiyaan daerah untuk tahun anggaran 2018 secara total sebesar Rp 1,045 triliun. Rinciannya, belanja tidak langsung meliputi gaji pegawai dan belanja hibah serta lainya, sebesar Rp 354 miliar.
Belanja langsung secara akumulatif paling dominan yakni sebesar Rp 691 miliar. Yang terdiri dari belanja tunjangan tambahan pegawai Rp 73 miliar, belanja barang dan jasa Rp 313 miliar. Sedangkan untuk belanja modal berjumlah Rp 304 miliar.
“Sebenarnya sudah ideal penyusunan alokasi pembiayaan daerah ini. Tapi untuk belanja barang dan jasa sedikit lebih besar ketimbang belanja modal (infrastruktur),” ungkapnya.
Istri dari Wakil Ketua DPRD Kaltim ini, berharap APBD 2018 ditetapkan sebesar Rp 1,2 triliun. Sebab, masih ada dua pos anggaran yakni, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bankeu Provinsi yang belum masuk dalam penyusunan anggaran.
“Bisa jadi Rp 1,2 Triliun, Semoga saja aspirasi dari DPR RI dan DPRD Provinsi Kaltim bisa membantu untuk meningkatkan APBD kita nantinya,” pungkasnya.
Sementara untuk SiLPA, Etha mengaku anggaran dari tahun sebelumnya dapat diperuntukkan untuk pembiayaan triwulan pertama pemerintahan. Sebab, penyaluran dana dari pusat biasanya mulai dilakukan per triwulan pertama.
“SiLPA dari penjelasan Bu wali tadi karena penghematan lelang karena ada tawar menawar. Ini juga bisa digunakan untuk operasional pertama tahun depan,” bebernya.(kb)
