Menurutnya, penggunaan genting sebagai material atap rumah memiliki banyak keunggulan dan layak diterapkan secara luas.
Genting dinilai merupakan material yang telah lama digunakan masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, karena bahan dasarnya murah dan berasal dari tanah liat.
Selain itu, genting dinilai lebih tahan terhadap polusi industri dibandingkan atap berbahan seng yang mudah berkarat, terutama di daerah dengan aktivitas industri tinggi.
“Kalau kita lihat rata-rata di Jawa, genting itu sudah lama dipakai. Bahannya tidak mahal dan tidak gampang terpengaruh polusi. Kalau seng, apalagi di daerah industri, itu cepat berkarat. Genting lebih awet dan juga tidak bising saat hujan,” ujarnya, Minggu (8/2/2026).
Ia menilai, gagasan tersebut merupakan rancangan kebijakan yang positif dan visioner. Sebagai kader Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Walikota Bontang, ia menyambut baik rencana tersebut dan berharap seluruh tahapan perencanaan dapat dipersiapkan secara matang sebelum direalisasikan.
“Ini adalah cita-cita yang punya dasar kuat. Tentu kami sebagai kader menyambut baik. Sekarang tinggal bagaimana perencanaannya disiapkan dengan serius,” sambungnya.
Lebih lanjut, Agus Haris menyebut program gentengisasi sangat memungkinkan untuk diintegrasikan ke dalam program bantuan rumah yang selama ini telah berjalan melalui APBN.
Ia mencontohkan, di Kota Bontang sendiri setiap tahun terdapat alokasi bantuan perbaikan rumah melalui aspirasi anggota DPR RI.
“Tahun lalu Bontang mendapatkan 50 unit rumah bantuan dengan nilai sekitar Rp20 juta per rumah untuk renovasi. Tahun ini juga ada 50 lagi melalui aspirasi Pak Budi Satrio Djiwandono. Kalau genting dimasukkan sebagai standar bantuan, itu sangat bagus karena kuat dan nyaman bagi penerima,” jelasnya.
Menurutnya, pernyataan Presiden Prabowo terkait rencana tersebut sudah menunjukkan arah kebijakan nasional. Ia berharap jajaran pemerintahan, mulai dari kementerian hingga daerah, dapat berkolaborasi dengan pihak swasta agar rencana pengadaan genting benar-benar bisa diwujudkan untuk kepentingan rakyat.
“Kalau Presiden sudah menyampaikan, berarti itu kebijakan. Tinggal bagaimana pelaksanaannya ke depan, tentu perlu kerja sama semua pihak agar program ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Erwin