Penulis: Rahmadani
KORANKALTIM.COM, BONTANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyoroti masih terbatasnya fasilitas ruang publik dan sistem keamanan lingkungan di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara.
1 menit baca0 kali dibaca

Penulis: Rahmadani
KORANKALTIM.COM, BONTANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyoroti masih terbatasnya fasilitas ruang publik dan sistem keamanan lingkungan di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara.
Dua isu tersebut dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan penguatan kehidupan sosial dan rasa aman masyarakat.
Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) menjadi salah satu kebutuhan yang dipandang penting oleh pemerintah daerah. BPU dinilai berperan strategis sebagai ruang bersama untuk mendukung interaksi sosial, musyawarah, serta pembinaan kemasyarakatan di tingkat kelurahan.
Selain ruang publik, pemerintah juga memberi perhatian pada aspek keamanan lingkungan. Ketersediaan sistem pengawasan seperti kamera pengawas (CCTV) di lingkungan permukiman dinilai sebagai langkah preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan sekaligus meningkatkan kenyamanan warga.
Pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kualitas lingkungan hidup masyarakat. Infrastruktur dasar seperti pengaspalan jalan dan penerangan lingkungan tetap menjadi bagian dari perhatian pemerintah karena berdampak langsung pada aktivitas dan keselamatan warga.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda Kota Bontang Anwar Sadat menyebut setiap perencanaan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah, kata dia, berkewajiban memastikan aspirasi warga diterjemahkan ke dalam program yang tepat sasaran.
"Perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lapangan akan menghasilkan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan," kata Sadat Selasa (3/2/2026).
Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan proses perencanaan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah tidak ingin pembangunan hanya bersifat seremonial, melainkan mampu menjawab persoalan nyata di lingkungan.
"Dengan perencanaan yang matang, hasil pembangunan diharapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," tutupnya.
Editor: Aspian Nur
Dua isu tersebut dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan penguatan kehidupan sosial dan rasa aman masyarakat.
Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) menjadi salah satu kebutuhan yang dipandang penting oleh pemerintah daerah. BPU dinilai berperan strategis sebagai ruang bersama untuk mendukung interaksi sosial, musyawarah, serta pembinaan kemasyarakatan di tingkat kelurahan.
Selain ruang publik, pemerintah juga memberi perhatian pada aspek keamanan lingkungan. Ketersediaan sistem pengawasan seperti kamera pengawas (CCTV) di lingkungan permukiman dinilai sebagai langkah preventif untuk menekan potensi gangguan keamanan sekaligus meningkatkan kenyamanan warga.
Pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kualitas lingkungan hidup masyarakat. Infrastruktur dasar seperti pengaspalan jalan dan penerangan lingkungan tetap menjadi bagian dari perhatian pemerintah karena berdampak langsung pada aktivitas dan keselamatan warga.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda Kota Bontang Anwar Sadat menyebut setiap perencanaan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah, kata dia, berkewajiban memastikan aspirasi warga diterjemahkan ke dalam program yang tepat sasaran.
"Perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lapangan akan menghasilkan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan," kata Sadat Selasa (3/2/2026).
Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan proses perencanaan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah tidak ingin pembangunan hanya bersifat seremonial, melainkan mampu menjawab persoalan nyata di lingkungan.
"Dengan perencanaan yang matang, hasil pembangunan diharapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," tutupnya.
Editor: Aspian Nur






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG