2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Rahmadani
KORANKALTIM.COM, BONTANG – Kasus dugaan korupsi biaya bimbingan teknis (bimtek) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang tidak hanya berujung pada proses hukum pidana, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap status kepegawaian dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang menegaskan, kedua ASN yang kini berstatus tersangka dan telah menjalani penahanan akan segera diproses untuk pemberhentian sementara. Hal tersebut merupakan pintu awal sebelum kemungkinan sanksi yang lebih berat dijatuhkan.
Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto, menjelaskan bahwa pemberhentian sementara merupakan kewajiban administratif yang tidak dapat dihindari ketika seorang ASN ditahan oleh aparat penegak hukum.
“Surat Keputusan Pemberhentian Sementara ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK, yakni Kepala Daerah. Ini sudah diatur jelas dalam Pasal 38 huruf c Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2020,” ujarnya, Kamis (29/1/2026)
Ia menegaskan, status pemberhentian sementara berlaku sejak ASN bersangkutan resmi ditahan, baik di rumah tahanan negara, penahanan rumah, penahanan kota, maupun dalam kondisi penangguhan penahanan, selama dibuktikan dengan surat perintah penahanan yang sah.
Selama masa tersebut, ASN tidak lagi menerima penghasilan penuh. Namun demikian, negara masih memberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50 persen dari penghasilan jabatan terakhir yang diterima sebelum penahanan.
Menurutnya, pemberhentian sementara bukanlah akhir dari proses. Status itu justru menjadi penanda bahwa karier kepegawaian ASN bersangkutan berada di ujung tanduk, bergantung pada hasil akhir proses hukum.
“Jika penyidikan atau penuntutan dihentikan, status kepegawaiannya bisa dipulihkan. Tapi jika ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan menyatakan bersalah, maka konsekuensinya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” tegasnya.
BKPSDM memastikan akan mengawal proses kepegawaian secara ketat dan sesuai regulasi, sembari menunggu putusan hukum.
Hal ini, kata dia, merupakan bagian dari komitmen Pemkot Bontang untuk menjaga marwah dan integritas ASN, sekaligus memberi pesan tegas bahwa pelanggaran hukum berdampak langsung pada masa depan aparatur negara.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
