Pasien RSUD Taman Husada Bontang menilai masalah ini bukan lagi insiden teknis, melainkan kegagalan sistemik yang terus dibiarkan dan rutin terjadi, terutama setiap hari Senin.
Alih-alih mempermudah akses layanan kesehatan, sistem digital BPJS justru dinilai kerap menjadi penghambat utama pasien untuk mendapatkan hak berobatnya. Gangguan check-in dan verifikasi data membuat antrean menumpuk, pelayanan tersendat, hingga pasien terpaksa dipulangkan tanpa kepastian.
Rizal, pasien BPJS di Kota Bontang menyebut gangguan tersebut sudah terlalu sering terjadi dengan pola yang nyaris sama.
“Ini bukan kejadian sekali dua kali. Hampir setiap Senin sistemnya down. Masalahnya selalu sama, tapi tidak pernah ada solusi nyata,” tegas Rizal kepada media ini, Rabu (7/1/2026).
BPJS Kesehatan gagal mengantisipasi lonjakan layanan di awal pekan, saat ribuan pasien mengakses sistem secara bersamaan.
“Kalau tahu hari Senin padat, kenapa sistemnya tidak disiapkan? Jangan pasien terus yang disuruh menunggu,” keluhnya.
Keluhan senada disampaikan Yati, pasien BPJS yang rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Ia mengaku sudah berkali-kali mengalami kegagalan layanan akibat sistem yang tidak bisa diakses.
“Saya hampir selalu mengalami gangguan saat check-up. Sudah ambil nomor, sudah antre, tapi sistemnya mati. Akhirnya disuruh datang lagi,” ujar dia..
Menurutnya, kondisi tersebur menunjukkan lemahnya kesiapan infrastruktur digital BPJS. Ia bahkan mempertanyakan komitmen BPJS dalam memberikan pelayanan yang layak kepada peserta.
“Kalau sistemnya belum siap, jangan dipaksakan semuanya digital. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban percobaan sistem,” tekannnya.
Gangguan sistem BPJS tersebut tidak hanya merugikan pasien, tetapi juga membebani fasilitas kesehatan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional. Di saat peserta dituntut patuh membayar iuran, sistem pelayanan justru kerap gagal berfungsi ketika paling dibutuhkan.
Masyarakat pun mendesak BPJS Kesehatan untuk tidak sekadar menyalahkan gangguan teknis, tetapi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas server, sistem cadangan, serta skema pelayanan alternatif saat sistem digital lumpuh.
“Yang dipertaruhkan ini bukan sekadar data, tapi kesehatan dan keselamatan masyarakat,” pungkas Rizal.
Humas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) RSUD Taman Husada Bontang Renanthera Vidya Dara, menjelaskan setiap kali server pusat BPJS mengalami gangguan, rumah sakit praktis kehilangan akses untuk melayani pasien BPJS.
“Saat server pusat bermasalah, sistem bridging otomatis terhenti. Artinya, data pasien tidak bisa diproses sama sekali,” jelas Vidya.
Gangguan ini bersifat nasional dan telah berulang kali dilaporkan oleh tim IT rumah sakit di berbagai daerah. Namun hingga kini, respons dari BPJS pusat dinilai minim solusi konkret.
“Yang kami terima biasanya hanya imbauan untuk menunggu. Tidak ada kepastian kapan sistem pulih,” ungkapnya.
Editor: Aspian Nur