Ada Mundur Ada Juga yang Diberhentikan, Enam Calon PPPK di Bontang Batal Dilantik

Pemberhentian itu dilakukan sebelum Surat Keputusan (SK) Wali Kota diterbitkan. “Kalau sudah keluar SK, maka prosesnya bukan lagi penghentian, tapi pemberhentian ASN,” sebutnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK penuh waktu bisa diberhentikan sementara dalam kondisi tertentu—misalnya saat ditahan karena kasus hukum, menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau diangkat menjadi pejabat negara. Namun aturan ini tidak berlaku bagi PPPK paruh waktu.

"Kalau paruh waktu tidak mengenal pemberhentian sementara. Kalau misalnya ditahan atau melanggar ketentuan, langsung diberhentikan,” ujar Sudi.

Kebijakan ini dibuat agar sistem kepegawaian lebih efisien dan tidak menimbulkan status abu-abu bagi pegawai yang bermasalah. "Jadi ada perbedaan proses hukumnya, dan itu sudah diatur jelas dalam undang-undang,” tutup Sudi.

Editor: Aspian Nur

Ada Mundur Ada Juga yang Diberhentikan, Enam Calon PPPK di Bontang Batal Dilantik

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini