Pemberhentian itu dilakukan sebelum Surat Keputusan (SK) Wali Kota diterbitkan. “Kalau sudah keluar SK, maka prosesnya bukan lagi penghentian, tapi pemberhentian ASN,” sebutnya.
Sebagai informasi, berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK penuh waktu bisa diberhentikan sementara dalam kondisi tertentu—misalnya saat ditahan karena kasus hukum, menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau diangkat menjadi pejabat negara. Namun aturan ini tidak berlaku bagi PPPK paruh waktu.
"Kalau paruh waktu tidak mengenal pemberhentian sementara. Kalau misalnya ditahan atau melanggar ketentuan, langsung diberhentikan,” ujar Sudi.
Kebijakan ini dibuat agar sistem kepegawaian lebih efisien dan tidak menimbulkan status abu-abu bagi pegawai yang bermasalah. "Jadi ada perbedaan proses hukumnya, dan itu sudah diatur jelas dalam undang-undang,” tutup Sudi.
Editor: Aspian Nur
Pemberhentian itu dilakukan sebelum Surat Keputusan (SK) Wali Kota diterbitkan. “Kalau sudah keluar SK, maka prosesnya bukan lagi penghentian, tapi pemberhentian ASN,” sebutnya.
Sebagai informasi, berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK penuh waktu bisa diberhentikan sementara dalam kondisi tertentu—misalnya saat ditahan karena kasus hukum, menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau diangkat menjadi pejabat negara. Namun aturan ini tidak berlaku bagi PPPK paruh waktu.
"Kalau paruh waktu tidak mengenal pemberhentian sementara. Kalau misalnya ditahan atau melanggar ketentuan, langsung diberhentikan,” ujar Sudi.
Kebijakan ini dibuat agar sistem kepegawaian lebih efisien dan tidak menimbulkan status abu-abu bagi pegawai yang bermasalah. "Jadi ada perbedaan proses hukumnya, dan itu sudah diatur jelas dalam undang-undang,” tutup Sudi.