Ratusan orang yang tergabung dalam Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) membawa Sembilan tuntutan, diterima unsur pimpinan dan anggota DPRD Bontang diantaranya Wakil Ketua DPRD Maming, Sitti Yara, Heri Keswanto, Rustam, Alvin Rausan Fikri hingga sejumlah anggota lainnya.
Sekitar 30 orang perwakilan PHM dipersilakan masuk ke ruang rapat paripurna untuk berdialog langsung dengan anggota dewan. Suasana sempat tegang, namun tetap berjalan kondusif. Para perwakilan menyampaikan poin-poin penting dari sembilan tuntutan yang mereka bawa.
Isu utama yang mengemuka adalah permintaan agar 230 tenaga honorer yang telah dirumahkan karena masa kerja di bawah dua tahun bisa dikembalikan statusnya. Selain itu mereka juga menolak rencana pembangunan hotel berbintang di lokasi rumah jabatan wali kota, serta mendesak pemberdayaan kontraktor lokal dalam proyek pembangunan.
Tuntutan lain menyangkut tingginya angka pengangguran di Bontang, keterlibatan RT dalam rekrutmen tenaga kerja hingga kritik terhadap anggota dewan yang diduga merangkap jabatan. PHM juga menyoroti pemangkasan dana aspirasi yang turun menjadi Rp400 Juta setahun, serta menuding adanya oknum anggota DPRD yang terlibat masalah etika.
Ketua DPP PHM Udin Mulyono menjelaskan aksi ini bukan sekadar bentuk protes, melainkan bukti kepercayaan warga kepada DPRD.
"Kami datang karena yakin DPRD masih bisa memperjuangkan suara rakyat. Kalau tidak ada tindak lanjut, kami siap membawa laporan ke aparat penegak hukum hingga KPK," tegas Udin Mulyono.
Massa yang berada di luar gedung terus menyuarakan yel-yel dukungan sepanjang dialog berlangsung. Spanduk dan poster bertuliskan kritik terhadap kebijakan pemerintah kota serta kinerja dewan juga terlihat membentang di halaman gedung DPRD.
Sementara Maming menyampaikan, pihaknya sepakat dengan tuntutan utama mengenai pengembalian tenaga honorer yang dirumahkan. Tuntutan lain akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku melalui komisi terkait.
Editor: Aspian Nur