Penulis: Rahmadani
KORANKALTIM,COM. BONTANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang menegaskan hingga kini belum memiliki rencana untuk menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
1 menit baca0 kali dibaca

Penulis: Rahmadani
KORANKALTIM,COM. BONTANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang menegaskan hingga kini belum memiliki rencana untuk menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sebagaimana diketahui, belakang ini terjadi banyak pergolakan di berbagai daerah terkait PBB yang mengalami kenaikan secara signifikan.
“Tidak ada dalam waktu dekat,” ujarnya, Kepala Bapenda Bontang, Syahruddin kepada Korankaltim com, Jumat, (15/8/2025)
Lanjutnya, potensi kenaikan pembayaran PBB di Bontang, diperkirakan baru akan dilaksanakan di 2027 mendatang Tetapi, hal tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu.
“Kami akan lakukan kajian terlebih dahulu. Melihat juga kondisi ekonomi masyarakat,” terangnya.
Syahruddin mengaku saat ini biaya PBB nilainya bervariatif, tergantung dengan luas tanah dan bangunannya mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp1 juta.
Jika mengacu dengan realisasi PBB Bontang pada tahun 2024 lalu, secara keseluruhannya mencapai Rp58 miliar.
“Sebanyak 85 persennya dari perusahaan, dan masyarakat itu hanya Rp6 miliar,” tuturnya.
Editor: Erwin
Sebagaimana diketahui, belakang ini terjadi banyak pergolakan di berbagai daerah terkait PBB yang mengalami kenaikan secara signifikan.
“Tidak ada dalam waktu dekat,” ujarnya, Kepala Bapenda Bontang, Syahruddin kepada Korankaltim com, Jumat, (15/8/2025)
Lanjutnya, potensi kenaikan pembayaran PBB di Bontang, diperkirakan baru akan dilaksanakan di 2027 mendatang Tetapi, hal tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu.
“Kami akan lakukan kajian terlebih dahulu. Melihat juga kondisi ekonomi masyarakat,” terangnya.

Syahruddin mengaku saat ini biaya PBB nilainya bervariatif, tergantung dengan luas tanah dan bangunannya mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp1 juta.
Jika mengacu dengan realisasi PBB Bontang pada tahun 2024 lalu, secara keseluruhannya mencapai Rp58 miliar.
“Sebanyak 85 persennya dari perusahaan, dan masyarakat itu hanya Rp6 miliar,” tuturnya.
Editor: Erwin






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG