“Ada pegawai bahkan pejabat, dikabarkan tidak masuk kerja, bukan juga sakit, tapi enaknya menerima insentif malah lebih dahulu menanyakan ke bendaharawan,” kata Ismu.
Selain itu, Irawansyah minta pemberian insentif diberikan berdasarkan tingkat kehadiran dan jika lebih dari batas kewajaran, tidak akan menerima sepeserpun insentif. “Jika yang rajin dan malas tidak dibedakan maka dapat menimbulkan rasa iri bagi para pegawai yang rajin, akhirnya yang rajin jadi ikut malas-malasan juga,” ungkapnya.
Terkait keuangan Pemkab Kutim yang mengalami defisit sehingga berdampak terhadap pembayaran insentif, ditegaskan Ismu tidak boleh menurunkan semangat kerja. PNS tetap digaji.
Manurutnya, insentif adalah perangsang agar lebih semangat bekerja namun pembayaran berdasarkan kinerja dan keaktifan. “Kalau gaji tidak ditahan, tapi jika sudah berbulan-bulan tidak masuk boleh saja ditahan karena itu ada dalam UU ASN, bahkan boleh diberhentikan dengan tidak hormat jika lebih 54 hari dalam setahun,” tandas Ismu seraya meminta Kepala SKPD tegas dalam melakukan pembinaan kepegawaian. (yul1116)
“Ada pegawai bahkan pejabat, dikabarkan tidak masuk kerja, bukan juga sakit, tapi enaknya menerima insentif malah lebih dahulu menanyakan ke bendaharawan,” kata Ismu.
Selain itu, Irawansyah minta pemberian insentif diberikan berdasarkan tingkat kehadiran dan jika lebih dari batas kewajaran, tidak akan menerima sepeserpun insentif. “Jika yang rajin dan malas tidak dibedakan maka dapat menimbulkan rasa iri bagi para pegawai yang rajin, akhirnya yang rajin jadi ikut malas-malasan juga,” ungkapnya.
Terkait keuangan Pemkab Kutim yang mengalami defisit sehingga berdampak terhadap pembayaran insentif, ditegaskan Ismu tidak boleh menurunkan semangat kerja. PNS tetap digaji.
Manurutnya, insentif adalah perangsang agar lebih semangat bekerja namun pembayaran berdasarkan kinerja dan keaktifan. “Kalau gaji tidak ditahan, tapi jika sudah berbulan-bulan tidak masuk boleh saja ditahan karena itu ada dalam UU ASN, bahkan boleh diberhentikan dengan tidak hormat jika lebih 54 hari dalam setahun,” tandas Ismu seraya meminta Kepala SKPD tegas dalam melakukan pembinaan kepegawaian. (yul1116)
