Menurut Sekda, pemkab sudah mengatur tentang pemberian insentif atau tunjangan khusus bagi dinas maupun badan yang mengelola pungutan pajak dan retribusi daerah. “Semua sudah diatur, insentif untuk pengelola pajak ada, dan insentif untuk staf pengelola PAD ada sendiri,” tuturnya
Irawansyah meng-atakan hal tersebut juga sudah mengacu pada edaran dari Kementrian Dalam Negeri. Keputusan pemberian insentif khusus tersebut dia juga melayangkan surat ke bupati.
Lebih lanjut Irawansyah men-ambahkan, bagi instansi pengelola PAD insentif atau tunjangan khusus ini dibagi dari perhitungan persentase besaran perolehan pendapatan yang berhasil dihimpun oleh masing-masing instansi teknis pengelola. Namun, insentif khusus ini tidak hanya diberikan kepada instansinya saja, akan tetapi juga diberikan kepada staf atau petugas pengelolanya.
Seperti diketahui, saat ini instansi pengelola PAD Kutim yang sudah menerapkan pemberian insentif atau tunjangan khusus ini, adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim. Sedangkan instansi yang baru akan menerapkan pemberian insentif khusus bagi staf pengelola PAD-nya, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim.
“Nantinya diterapkan pemberian insentif khusus bagi staf pengelola PAD ini, akan diberlakukan pada anggaran perubahan tahun ini. Namun jika tidak memungkinkan, maka akan mulai diterapkan pada anggaran tahun depan,” pungkasnya. (yul1116)
