Pasalnya, banyaknya warga binaan membuat belanja air membengkak. Saat ini, Lapas Bontang krisis anggaran belanja air sehingga harus berhutang ke PDAM Tirta Taman sebesar Rp 146 juta untuk periode Februari hingga Juni 2017. Anggaran belanja air Lapas tahun ini hanya mampu membayar tagihan air untuk Januari dan sisa tunggakan tahun lalu.
Belanja air meningkat signifikan lantaran Lapas Bontang saat ini dihuni 829 narapidana. Padahal kapasitas ideal Lapas hanya 374 warga binaan. Dia merinci, jumlah napi saat ini didominasi dari tahanan Kutai Timur sebanyak 522 orang. Kemudian posisi kedua ditempati Bontang, sebanyak 291 narapidana. Selebihnya, tahanan dari Kutai Kartanegara 13 orang dan 3 orang berasal dari Lapas Narkotika Samarinda.
Ketua DPRD Bontang Nursamam dan Komisi II DPRD Bontang Ubaya Bengawan gencar mencari solusi guna mengatasi permasalahan ini. Perusahaan lokal baik di Bontang dan sekitarnya diminta untuk menyalurkan bantuan terkait penyediaan air bersih bagi para warga binaan. Termasuk meminta bantuan ke DPRD Kutai Timur.
Permintaan Ketua DPRD Bontang rupanya disambut baik oleh Mahyunadi. Menurutnya meskipun Lapas tersebut berada di Bontang namun banyak warga binaan yang berasal dari Kutai Timur. Untuk itu pihaknya akan membantu.
“Karena sekitar 500 lebih warga binaan yang berasal dari Kutim, kita patut membantu dan meringankan beban, namun bantuan yang dimaksud bisa dari beberapa cara, bisa dari dana hibah antara pemerintah ke pemerintah atau meminta bantuan dari perusahaan, kalau kita menghibahkan dengan keadaan defisit sepertinya sangat berat. Kita sudah menghubungi sekda, dan sekda juga sudah menyampaikan ke bupati, dan bupati akan menyurat ke PT Indominko untuk melengkapi fasilitas yang kurang di Lapas sesuai permintaan DPRD Bontang,”pungkasnya. (yul1116).
