Jasmin menambahkan, mengapa tidak dari Dinas Pendidikan mengadakan tes urine di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdekat, jadi bagi pelajar yang ingin tes urine tidak perlu jauh-jauh datang, dan tidak mungkin juga kedua rumah sakit tersebut mengcover ribuan calon peserta didik. “Coba bayangkan seperti mereka yang tinggal jauh dari rumah sakit ini kan kasihan. Selain harus membayar uang tes berjumlah Rp 105 ribu, belum lagi uang yang teransportasi yang digunakan, apalagi kalau mereka sampai menginap misalkan hari itu tidak sempat dikarenakan antri, ini kan ongkos yang dikeluarkan bertambah besar,” tegasnya.
Pada dasarnya filosofi pelayanan ini dibentuk untuk mempermudah bukan malah sebaliknya mempersulit. Tidak hanya itu, ia juga menghubungkan perihal tersebut dengan aturan UUD 23 tahun 2014 dimana sebagian dinas yang semestinya menjadi kewenangan daerah kini diambil alih oleh Provinsi. “ Sama lah seperti dinas-dinas sekarang izin ada di provinsi di antaranya pertambangan dan sebagainya. Logikanya saja yah, lokasinya di sini masa izinya harus ke provinsi, karena orang yang mengetahui pastikan orang di daerah itu sendiri, bukan orang provinsi,” pungkasnya. (mh216)
Jasmin menambahkan, mengapa tidak dari Dinas Pendidikan mengadakan tes urine di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdekat, jadi bagi pelajar yang ingin tes urine tidak perlu jauh-jauh datang, dan tidak mungkin juga kedua rumah sakit tersebut mengcover ribuan calon peserta didik. “Coba bayangkan seperti mereka yang tinggal jauh dari rumah sakit ini kan kasihan. Selain harus membayar uang tes berjumlah Rp 105 ribu, belum lagi uang yang teransportasi yang digunakan, apalagi kalau mereka sampai menginap misalkan hari itu tidak sempat dikarenakan antri, ini kan ongkos yang dikeluarkan bertambah besar,” tegasnya.
Pada dasarnya filosofi pelayanan ini dibentuk untuk mempermudah bukan malah sebaliknya mempersulit. Tidak hanya itu, ia juga menghubungkan perihal tersebut dengan aturan UUD 23 tahun 2014 dimana sebagian dinas yang semestinya menjadi kewenangan daerah kini diambil alih oleh Provinsi. “ Sama lah seperti dinas-dinas sekarang izin ada di provinsi di antaranya pertambangan dan sebagainya. Logikanya saja yah, lokasinya di sini masa izinya harus ke provinsi, karena orang yang mengetahui pastikan orang di daerah itu sendiri, bukan orang provinsi,” pungkasnya. (mh216)
