Pemkot-Pelindo IV Dimintai Tanggung Jawab

BONTANG-Keberadaan sejumlah lubang menganga pada jembatan dermaga pelabuhan Lok Tuan, Kota Bontang berbuntut panjang.

Gabungan komisi I,II dan III DPRD Bontang meminta pertanggungjawaban dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan PT Pelindo IV, selaku pengelola pelabuhan.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) yang digelar Selasa 13 Juni 2017 siang, di lantai II Gedung DPRD Bontang.

Ubaya Bengawan, Ketua Komisi II DPRD Bontang selaku pimpinan rapat meminta agar Dinas Perhubungan dan PT Pelindo IV mencari solusi atas kerusakan pada jembatan dermaga Lok Tuan.

Sebab, fasilitas pelabuhan merupakan infrastruktur vital yang berperan besar dalam berjalannya roda ekonomi daerah.

“Harus segera dicari solusinya. Dalam hal ini, Dishub dan PT Pelindo IV, segera merumuskan, agar perbaikan bisa segera dilakukan,” jelas Ubaya saat memimpin rapat.

Ubaya juga mempertanyakan, perbandingan sumbangsih PT KNI yang ditenggarai menjadi penyebab utama kerusakan jembatan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan biaya perbaikan yang harus dikeluarkan akibat operasinya.

“Ini harus jelas, berapa besar PAD kita dari aktivitas truk pengangkut yang bobotnya bisa sampai 40 ton, dengan biaya untuk memperbaiki kerusakan pelabuhan,” katanya.

Abdul Kadir Tappa, Anggota Komisi III DPRD Bontang juga mempertanyakan kapasitas bobot maksimal jembatan pelabuhan Lok Tuan. Sehingga, bisa disesuaikan dengan muatan truk pengangkut material yang beroperasi.

Karena, pemerintah juga tidak bisa melarang PT KNI beroperasi di atas pelabuhan tersebut, sebagai konsekuensi salah satu regulasi.

“Intinya, karena KNI tidak punya pelabuhan khusus, jadi wajib bagi Pemkot untuk menerima aktivitas itu. Saat ini, yang perlu dicari solusinya, adalah menyesuaikan berat truk, dengan kapasitas pelabuhan,” tuturnya.

Apalagi, lanjut dia, keberadaan PT KNI di pelabuhan tersebut juga berperan besar dalam pembangunan daerah.

“Mestinya, KNI diajak duduk bersama untuk menyikapi kerusakan ini. Kali aja, mereka bisa ikut bantu menyikapi kerusakan ini,” ujarnya.

Ridwan, Anggota Komisi III lain justru menyesali, ketidakhadiran PT KNI dalam rapat tersebut, kendati telah diundang.

Sebab, sebagai pihak yang berperan besar atas kerusakan jembatan pelabuhan, PT KNI mestinya bisa turut memikirkan solusi.

“Jangan hanya dibebankan pada Pemkot. Apalagi kondisi kita sedang defisit,” pungkasnya (kb)